Jakarta, faktapers.id – Ratusan jurnalis yang mengatasnamakan dirinya Forum Wartawan Jakarta (FWJ) turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya.
Kedatangan kelompok wartawan secara spontan menggelaraksinya dengan membentangkan spanduk dan tulisan-tulisan protes keras atas kinerja Pemprov DKI dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai program pencegahan Covid-19 dinilai amburadul.
“Kami mendukung apa yang telah ditetapkan pemerintah, namun kami kecewa atas sistemnya yang tak jelas,” ucap Penasehat Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Lemens Kodongan, di depan Balai Kota Jakarta Pusat, Kamis (23/4) lalu.
Ia mengkritisi sistem pendataan penerima bantuan paket sembako yang dijanjikan tidak sesuai dengan ucapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan, Lemens menilai ada kekeliruan dan bersumber pada sistem maupun SDM dari jajaran Pemprov DKI yang kurang mumpuni.
“Warga DKI yang terdampak semua menunggu realisasi yang dijanjikan Anies, tapi faktanya tidak sesuai,” kritik Lemens.
Dalam penerapan PSBB guna mencegah penyebaran virus corona yang digaungkan pemerintah untuk tetap di rumah akan membuat rakyat kelaparan. Pasalnya, rakyat disuguhkan banyak aturan dan janji-janji pemerintah yang berbanding berbalik 180 derajat.
“Faktanya kan memang seperti itu. Kami sebagai pengawas kebijakan anggaran pemerintah, sekaligus kontrol sosial publik sangat kecewa dengan ketidakjelasan pembagian paket sembako ke warga DKI. Kita bisa hitung pakai logika saja bahwa 70 persen warga DKI sudah diambang kepanikan akibat tidak adanya sistem yang baik,” ulasnya.
Permasalahan aturan PSBB berlaku untuk semuanya, termasuk profesi wartawan, namun sangat disayangkan Pemprov DKI terkesan tak peduli dan terlihat adanya indikasi pembiaran atas surat yang dikirim FWJ untuk bantuan kepada 120 media dan 300 wartawan yang ada di FWJ.
“Itu namanya diskriminasi, karena kami yakin adanya oknum dari pemprov DKI sendiri yang menjegal surat kami sehingga tak mendapatkan disposisi pak Gubernur. Jika itu terjadi, maka bisa kami katakan oknum itu telah melanggar HAM berat,” tegasnya.
Pernyataan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Esa Tjatur Setiawan selepas orasi. Ia menyayangkan Anies Baswedan tidak mendengarkan jeritan warganya.
“Anies terkesan tak melihat warganya secara langsung di lapangan, dia hanya menerima laporan-laporan dari para pembisiknya, padahal di lapangan terdengar dan terlihat warganya hampir terkapar,” cecar Esa.
Dengan peristiwa itu, FWJ menawarkan solusi terbaik. FWJ menawarkan dibentuknya hotline call centre di luar dari instansi Pemprov DKI Jakarta. Karena ia menilai dengan sistem yang dibangun FWJ akan membantu Pemprov DKI Jakarta dalam hal pendataan penerima bantuan dan data berapa banyak warga yang tak menerima.
“Sistem itu bekerja update per 6 jam sekali dengan hasil input setiap RT, RW, dan kelurahan,” urainya.
Ia juga menambahkan, selain pendataan yang akan dilakukan FWJ di lapangan, pihaknya membuka pengaduan secara online dan langsung diterima serta di-report.
“Selama ini kan hotline hanya ada di Dinsos, dan warga mengeluhkan karena pengaduan warga terkesan dibiarkan dan diabaikan. Bahkan untuk masuk ke sistemnya saja susah,” sindir Esa.
Tuntutan FWJ