oleh

Akui Aneksasi Tepi Barat, Legislator: Langkah AS Memalukan

Jakarta, faktapers.id – Pernyataan Pemerintah AS siap mengakui langkah Israel menganeksasi atau mengambil paksa wilayah pendudukan di Tepi Barat merupakan langkah jahat. Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari.

“Langkah AS ini amat memalukan dan jelas sudah diprediksi sejak Pemerintahan Trump memindahkan kedutaannya ke Jerussalem yang semakin membuat ketegangan di Palestina ditengah Pandemi Covid-19,” ungkap dia dalam siaran persnya, Rabu (29/4/20).

Menurut Abdul Kharis, di tengah Pandemi Covid-19 dan dunia tengah berusaha menyelamatkan nyawa setiap anak manusia, di belahan bumi Palestina tepatnya di Tepi Barat Israel dengan diamini AS mengambil langkah berbahaya dan jahat dengan menganeksasi tanah area Palestina yang mengancam perdamaian dunia.

“Dan jelas sebuah penjajahan di era milenial yang memalukan dan menginjak-injak nilai kemanusian kita,“ sambungnya. Abdul Kharis pun meminta Kementerian Luar Negeri segera mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membuat sidang darurat menyikapi langkah Israel dan AS tersebut.

Ia menilai, aneksasi tidak sesuai dengan Pasal 24 Piagam PBB dan berbagai resolusi PBB lainnya.

“Mengutip pernyataan Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyadh Mansour Ketika semua orang berlindung di rumahnya di saat pandemi, bagaimana mungkin Israel dapat membenarkan langkahnya yang terus menghancurkan rumah-rumah warga Palestina,” ungkap Abdul Kharis.

Legislator dari Fraksi PKS itu menegaskan, ini jelas teror ditengah Pandemi, kita harus bersama hentikan ini. Kharis mendukung sikap Indonesia yang disampaikan dalam pertemuan “Open Debate” DK PBB beberapa hari lalu secara virtual untuk membahas kondisi terkini di Palestina dan kawasan Timur Tengah.

“Termasuk dalam hadapi pandemi Covid-19 dan meminta Kementerian Luar Negeri untuk terus menggalang negara sahabat wabil khusus OKI dalam sikap yang sama. Aksi provokasi dan tindakan sepihak Israel dalam aneksasi wilayah Palestina jelas ditentang sebagian negara anggota DK PBB,” papar Abdul Kharis.

Lanjutnya, itu jelas belum cukup kita harus galang sebanyak mungkin negara sahabat dan kita juga tegaskan kembali dukungan terhadap “two-state solution” yang berdasarkan pada parameter internasional yang telah disepakati sesuai dengan berbagai resolusi DK PBB yang berujung pada Kemerdekaan Palestina. (OSS)

Komentar

News Feed