oleh

IPW soal Sikap Jokowi Atasi Pandemi Covid-19: Makin ‘Ngawur’

Jakarta, faktapers.id – Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane mengomentari sejumlah tingkah para pejabat negara dalam mengatasi pandemi virus corona (Covid-19).

Menurutnya, beberapa sikap terlihat kontradiksi dengan kebijakan yang dibuat pemerintah sendiri. Semua sikap “ngawur” yang disebut Neta itu bermuara pada sosok Presiden Joko Widodo.

“Sikap pemerintah Jokowi dalam mengatasi pandemi Covid-19 makin aneh, ngawur, diskriminatif, dan membingungkan. Di satu sisi bangsanya sendiri dilarang mudik, di sisi lain 500 TKA Cina sudah diizinkan akan masuk ke Sulawesi Tengah,” kata Neta dalam keterangan resminya, Rabu (29/4).

Neta mengatakan beberapa sikap pemerintah yang terkesan ngawur ini cukup beralasan, bahkan bisa memicu konflik di masyarakat. Pertama, sikap ngawur dari Presiden Jokowi. Neta mengaku heran pada Jokowi yang berkali-kali membagi-bagikan beras di jalanan hingga menimbulkan kerumunan massa tanpa ditegur ataupun dibubarkan polisi.

Padahal, kata Neta, jika masyarakat yang melakukan itu bakal beda ceritanya. Polisi tanpa pikir panjang akan gerak cepat membubarkannya.

“Panitianya langsung mendapat teguran dan diminta meneken surat pernyataan agar tak mengulangi kegiatan serupa. Seharusnya Polri juga menegur Jokowi dan meminta mantan Walikota Solo itu membuat surat pernyataan agar tidak mengulang kegiatan serupa,” ujarnya.

“Tapi, hal itu tidak dilakukan polisi dan polisi cuma beraninya pada rakyat kecil,” tambahnya.

Menurut Neta, Jokowi sebagai Presiden tak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Sebagai presiden, ujar dia, Jokowi cuma bisa meminta dan mengimbau agar rakyat menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang bisa mengumpulkan massa. “Tapi dia sendiri melanggar apa yang diucapkannya,” kata Neta.

Hal lain yang tak kalah “ngawur” menurut Neta adalah, ketika Jokowi melarang masyarakat mudik. Dengan tegas Jokowi mengerahkan Polri untuk menghalau pemudik dan menyuruhnya kembali ke Jakarta sebagai tempat asalnya. Anehnya, sebut Neta, pemerintahan Jokowi justru mengijinkan tenaga kerja asing (TKA) China datang ke daerah Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Rencana kedatangan 500 TKA Cina di saat pademi korona ini diungkapkan Gubernur Ali Mazi pada 27 April kemarin. IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA Cina itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik?,” tanya Neta.

Jika Polri tidak berani menghalaunya, menurut Neta rakyat Sultra harus melakukan pagar betis untuk menghalau para TKA China itu dan memintanya untuk kembali ke negaranya. Rakyat Sultra perlu mencontoh cara polisi menghalau pemudik di jalan tol. “IPW melihat sikap ngawur pemerintah di tengah pademi Covid-19 ini bisa menimbulkan masalah baru. Untuk itu DPR perlu menegur Jokowi agar tidak lagi membagi-bagi beras di jalanan,” tuturnya.

Di sisi lain, Neta meminta DPR perlu memanggil Menaker untuk mencari tahu siapa yang menjadi dalang atas rencana kedatangan 500 TKA China itu. DPR, kata dia, harus meminta Menaker membatalkan kedatangan mereka.

“Sikap ngawur pemerintah ini sangat memprihatinkan. Selain bisa membuat pademi Covid-19 di Indonesia kian meluas, sikap ngawur itu juga bisa menimbulkan konflik baru di masyarakat,” tututpnya. (fp01)

Komentar

News Feed