Senin, Desember 6, 2021
BerandaJangan Khawatir, Warga Belum Terima Bansos Didata Ulang
Array

Jangan Khawatir, Warga Belum Terima Bansos Didata Ulang

Jakarta, faktapers.id – Tak perlu khawatir jika saat ini warga belum menerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pendataan tambahan tengah berlangsung secara berjenjang mulai dari tingkat terkecil, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Sigit Wijatmoko mengatakan, data penerima bansos dinamis seiring berjalannya waktu. Hal ini sejalan dengan dinamika kondisi ekonomi suatu keluarga dalam pelaksanaan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

“Data penerima bansos pastinya dinamis. Data bergerak menyesuaikan kondisi ekonomi suatu keluarga,” kata Sigit, saat dikonfirmasi, Kamis (16/4).

Terpisah, Camat Penjaringan Depika Romadi memastikan pengurus RT/RW tengah mendata ulang warga yang belum menerima bansos yang berupa paket sembako itu. Bahkan, jika warga merasa berhak menerima bansos bisa mengajukannya kepada pengurus RT/RW agar meminimalisir luput pendataan.

“Pendataan tambahan warga yang belum menerima bansos sedang kami lakukan di tingkat RT/RW. Bagi yang belum terdata bisa mengajukannya,” tukas Depika.

Seperti di Kawasan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, pendataan penambahan penerima bansos ini menyasar lebih dari 4.000 Kepala Keluarga. Kriteria pendataan tak berdasar pada kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI melainkan warga miskin dan rentan miskin, terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan dengan pengurangan atau tidak menerima gaji, menutup usaha atau tidak berjualan dan pendapatan atau omzet berkurang drastis karena wabah virus Corona (COVID-19).

“Prinsipnya pendataan tambahan ini, Pemda (Pemerintah Daerah) DKI Jakarta berkomunikasi dan kolaborasi dengan pengurus RT/RW. Ada juga pendampingan dari tim kampung prioritas,” jelasnya.

Terpisah, Lurah Rorotan Idgham Mugabe menerangkan hasil pendataan ribuan Kepala Keluarga yang belum menerima bansos tengah diolah di tingkat kelurahan. Data ini akan diverifikasi ulang oleh pengurus RT/RW dan tingkat kecamatan serta Satuan Pelaksana (Satpel) Suku Dinas Sosial Jakarta Utara.

“Pengurus RT/RW sudah mendata warga yang belum menerima bansos. Sekarang data sedang kami rapikan di kelurahan. Nanti data diverifikasi ulang oleh RT/RW biar ngga ada yang luput pendataan. Setelah itu data dikirim ke kecamatan untuk diverifikasi bersama Sudin Sosial Jakarta Utara,” terangnya.

Dia juga menjamin, kekhawatiran warga pengontrak atau sewa rumah bisa mendapatkan bansos jika sesuai dengan kriteria. Sebab pendataan tak berdasar pada alamat KTP melainkan pada domisili atau alamat tempat tinggal yang saat ini ditempatinya.

“Walaupun alamat KTP beda RT, warga bisa dapat bansos jika sesuai kriteria. Misalkan warga A alamat KTP-nya di RT 01. Tempat tinggalnya sekarang di RT 02. Nah yang didata itu di RT 02. Nanti Pak RT 02 membuat surat domisili untuk warga A sebagai syarat penerima bansos,” ungkapnya.

Selain melapor kepada pengurus RT/RW, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta membuka layanan telepon pusat informasi di (021) 426 5115 atau 0821 1142 0717 dan 0877 7706 5202.

Serta melalui sembilan kanal terintegrasi berbasis daring Cepat Respon Masyarakat (CRM) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti aplikasi JAKI (Jakarta Terkini), Twitter @DKIJakarta, Facebook Pemprov DKI Jakarta, email [email protected], media sosial Gubernur DKI Jakarta, SMS 0811 1272 206, website Jakarta.go.id, aplikasi QLUE, dan lapor 1708. tajuli

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments