Minta di Stop, Warga Sindir di Tengah Wabah Corona Pemkab Buleleng Ngebet Kebut Mega Proyek Pasar Banyuasri

×

Minta di Stop, Warga Sindir di Tengah Wabah Corona Pemkab Buleleng Ngebet Kebut Mega Proyek Pasar Banyuasri

Sebarkan artikel ini

Singaraaja.Bali.Faktapers.id – Belum nampaknya tanda-tanda penyebaran wabah virus corona (Covid-19) reda, masyarakat kian dibuat resah sehingga membuat kebutuhan pokok semakin menipis.

Oleh karenanya ada desakan dari masyarakat Buleleng terhadap Pemkab Buleleng untuk bisa menghentikan semua proyek pembangunan fisik di Buleleng seperti mega proyek revitalisasi Pasar Tradisional Banyuasri yang akan menelan anggaran sebesar Rp 186 miliar .

Para tokoh masyarakat dan LSM di Buleleng pun angkat bicara soal mega proyek yang pengerjaannya masih berjalan. Masyarakat menginginkan dana atau anggaran yang digunakan untuk proyek pasar, sementara waktu dialihkan ke penanganan Covid-19 terutama dipakai untuk pengadaan kebutuhan pokok masyarakat Buleleng yang kini mengalami kesulitan seperti sandang dan pangan .

Desakan untuk menghentikan sementara pembangunan revitalisasi Pasar Tradisional Banyuasri datang dari Politisi NasDem Nyoman Tirtawan dan Ketua Badan Eksekutif LSM FPMK (Ferum Peduli Masyarakat Kecil) Gede Suardana

“Melihat situasi semakin sulit, maka Pemkab Buleleng diminta untuk sementara waktu Stop Pembangunan Pasar Banyuasri selama virus masih ada, dana proyek itu dialihkan kepenanganan Covid-19, terutama dipakai pengadaan kebutuhan pokok masyarakat,” desak Nyoman Tirtawan.

Tirtawan berharap, dalam kondisi sulit yang dihadapi masyarakat saat ini Pemkab Buleleng harus peka terhadap kesulitan hidup yang dialami masyarakat Bali Utara. “Karena larangan keluar rumah dan kerja, sekarang masyarakat dihadapkan dengan kesulitan. Kami harap pemkab Buleleng memperhatikan penuh. Jadi, bagi saya pembangunan Pasar Banyuasri untuk saat ini tidak begitu urgen karena masyarakat dibawah sedang menderita. Jadi jangan menari diatas penderitaan rakyat ”jelas sang pahlawan penyelamat uang rakyat Bali Rp 98 miliar pada Pilgub Bali 2018 di pos KPU Bali itu.

Dalam hitung-hitunag Tirtawan bahwa dalam menangani Covid-19 ini, Buleleng miminal membutuhkan dana sebesar Rp 90 miliar. Angka itu merupakan hasil perbandingannya dengan jumlah atau besaran dana Covid-19 yang dianggarkan Pemkab Bangli sebesar Rp 30 miliar.

“Minimal Rp 90 miliar Pemkab Buleleng anggarkan dana Covid-19 , karena Bangli tetapkan Rp 30 miliar. Nah, rasionya kenapa Buleleng harus Rp 90 miliar atau tiga kali lipat dari Bangli karena jumlah penduduk Buleleng tiga kali lipat dari penduduk Bangli,” urai Tirtawan Minggu(12/4).

Diuraikan Tirtawan, penduduk Buleleng sebesar 816.654 jiwa sedangkan penduduk Bangli hanya 264.945 jiwa. “APBD Buleleng Rp 2,318 triliun, sedangkan APBD Bangli Rp 1,118 triliun. “Rasio atau logika apakah yang digunakan dalam penganggaran dana Covid-19 . Belum lagi Taman Bung Karno bertahun- tahun tidak selesai,terus sekarang pembangunan Pasar Banyuasri ditengah krisi pandemi virus corona. Bagaimana Buleleng bisa maju jika pemimpin tidak pernah tuntas melaksanakan program pembangunan..?,”ucap Tirtawan.

Hal sama juga disampaikan oleh Ketua Badan Eksekutif LSM FPMK (Ferum Peduli Masyarakat Kecil) Gede Suardana, mengingatkan Pemkab Buleleng untuk lebih peduli terhadap kebutuhan hidup masyarakat di tengah situasi susah ini daripada mengejar proyek prestisius.

“Kalau dana APBD Buleleng untuk membiaya penanganan kasus virus corona tidak cukup atau tidak ada lagi, maka proyek Pasar Banyuasri bisa dihentikan sementara dan anggarannya bisa dialihkan ke pembiayaan virus corona di Kabupaten Buleleng,” tandas Suardana.

Gede Suardana meminta Pemkab Buleleng agar anggaran difokuskan ke pembiayaan penanganan Covid-19 sebagai sebuah tragedy kemanusiaan. Karena kondisi masyarakat saat ini kiat terjepit dengan tidak lagi melakukan pekerjaan di luar rumah.

“Sehingga mau makan saja masyarakat sudah sangat kesulitan. Saya usulkan, agar anggara proyek pasar itu dipakai untuk pengadaan sembako bagi masyarakat Buleleng untuk satu atau dua bulan ke depan. Jangan sampai pemerintah membiarkan masyarakat kelaparan dan menambah persoalan kemanusiaan baru,” pungkas Suardana.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *