Jakarta, faktapers.id – Ketua Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Mustofa Hadi Karya menuding Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tebang pilih dalam pemberian subsidi kepada wartawan.
Menurutnya, ada skema tak sehat dari salah seorang tim Anies Baswedan yang menyebut FWJ bukan mitra Pemprov DKI Jakarta.
“Bicara soal kemitraan itu saya benarkan, bahwa FWJ bukan mitra Pemprov DKI, tetapi kami menjalankan fungsi profesi sesuai amanat UU Pers No. 40 tahun 1999 dan UUD’45 sebagai bentuk independen. Kami hanya fungsikan kehumanitasan saja dengan Pemprov DKI,” kata pria yang akrab disapa Opan ini melalui siaran persnya di Jakarta, Senin (20/4/2020).
Opan menduga ada bisikan tak sedap dari oknum wartawan di balai kota kepada seorang tim Anies Baswedan yang menyebut FWJ di luar dari kemitraan Pemprov DKI Jakarta. Bahkan ocehan tersebut tersiar hingga terdengar di telinga ketua FWJ ini.
“Wajarlah jika temen-temen wartawan di balai kota itu bicara ngawur, mungkin saja mereka takut kehilangan ‘kue’, atau takut tersingkir. Kita bisa liat sendiri apa yang sudah diperbuat temen-temen wartawan di balai kota, beda halnya dengan kami yang telah menggulirkan kegiatan-kegiatan nyata untuk perkembangan di DKI Jakarta,” bebernya.
Terlepas dari itu, Opan menjelaskan bahwa keberadaan Pokja Pemprov DKI Jakarta dengan FWJ berbeda. Ruang lingkup Pokja hanya sebatas jadi kacung pemberitaan siapa yang bayar.
“Faktanya kan begitu, mereka kan mendapatkan asupan anggaran dari pemprov DKI,” cetusnya.
Ia menilai wabah virus corona (Covid-19) berdampak pada semua lini sehingga menjadi objek bencana nasional dan berdampak pada kehidupan wartawan.
“Ini bencana nasional bos, dan ada anggaran subsidi dari APBN, APBD maupun CSR. Dana 3 triliun, dan embel-embel dana lainnya guna mengantisipasi wabah corona oleh Pemprov DKI itu cukup besar, tapi fakta di lapangan berbeda dalam penerapannya,” sindir Opan.
Lebih lanjut, Opan menyebut adanya ketidakjelasan protokol social distancing dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diberlakukan.
Bagaimana tidak, dalam pemberlakukan itu, wartawan maupun keluarganya tak pernah disinggung oleh Pemprov, bahkan warga yang berada di DKI Jakarta sebagian besar mengeluhkan subsidi yang dijanjikan Anies Baswedan. (Tajuli)