oleh

Soal Covid-19, Legislator PKS: Pemerintah Remehkan Keselamatan Rakyat

Jakarta, faktapers.id – Bukti tidak siapnya Joko Widodo (Jokowi) bersama jajaran di pemerintahannya mengahadapi soal wabah covid-19, adalah banyak kebijakan tak difikirkan secara matang. Hal ini ditegaskan, anggota DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat.

“Banyak kebijakan pemerintah yang tidak difikirkan secara matang sehingga tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian lainnya sampai tingkat pemerintah daerah sehingga memperparah keadaan,” sebut dia dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (29/4/20).

Syahrul pun mengungkapkan, Presiden Jokowi terkesan hanya pencitraan bantuan dan plin-plan, sehingga meremehkan keselamatan Rakyat.

“Pemerintahan Jokowi periode kedua ini masih saja seperti yang dahulu lemah. Banyak aturan dan kebijakan yang diambil tanpa ada sinkronisasi dengan semua stake holder. Sering berubah-ubah dan banyak menyebabkan berbenturan dan membingungkan daerah dalam bekerja,” ungkapnya.

Syahrul menuturkan, setidaknya ada empat stakeholder yang berkaitan erat dengan penaaganan Corona ini yaitu Kementrian Keuangan, Kemendagri, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Sosial.

Urainya, efek dari ketidak sinkronan tersebut, konflik sosial muncul di lapisan bawah saat ini. Hal itu dapat ditandai dengan berbagai penolakan yang dilakukan oleh kepala desa hingga ketua RT/RW yang tidak berani menjalankan aturan yang telah ditetapkan.

“Saya mendapat banyak laporan, mulai Bupati, Kades hingga Ketua RT atau RW yang tak berani menjalankan beberapa instruksi pemerintah pusat,” ujar Syahrul.

Paparnya, ada yang takut masyarakat kecewa, ada juga yang takut akan kena masalah pasca Covid-19. Akhirnya mereka hanya diam dan menunggu.

“Akibatnya penanganan Covid-19 makin susah dan korban berjatuhan,” sambung Syahrul. Ia meminta agar alur birokrasi disederhanakan dan cari cara jitu alur pemutusan mata rantai Covid.

“Misalkan saat ini ada pool test algoritma yang dikembangkan oleh anak-anak muda kita. Kemudian Sesuaikan standar dengan keadaan kekinian,” seru Syahrul.

Ia berpendapat, misalkan saat ini ada BLT dari kemendes PDTT, maka seharusnya kementerian terima data up to date dari RT/RW jangan pakai data sendiri dari atas dan jangan terkungkung dengan kriteria kemiskinan yang di pakai dalam keadaan normal.

“Hari ini semua orang terdampak Covid 19 sehingga banyak orang-orang turun kelas, misalkan kelas pekerja terdampak PHK yang dulu middle class lalu terjun bebas menjadi lower class. Jadi pembagian harus adil semua harus dapat,” cetusnya. (OSS)

Komentar

News Feed