Bali, faktapers.id – DPD Golkar Buleleng gelar rapat bersama para PD se-Kecamatan Buleleng guna memberikan paket sembako dan bantuan stimulus lainya yang telah membantu majunya Golkar di Buleleng.
Acara yang dipimpin langsung selaku Ketua DPD Golkar Buleleng IGK Kresna Budi (Ketua Komisi II DPRD Bali) bersama, Nyoman Wandira Adi Ketua (Ketua Fraksi Golkar), Ketut Susila Umbara (Wakil Ketua DPRD Buleleng), Ketut Jana Yasa.
Dalam rapat tersebut diharapkan para PD tetap komitmen menjaga marwah partai yang diembanya sehingga Partai berlambang pohon beringin tetap bisa menjaga simpatisanya, Minggu (14/6).
Dalam rapat tersebut terdengar sentilan adanya bantuan BST yang tidak tepat sasaran diterima warga Desa Pangkung Paruk seperti anak salah satu anggota DPRD Buleleng, Komang Trisna Diah Pribadi serta salah seorang pengurus partai ternama PAC Seririt( Nyoman Sudiksa).
”Kok bisa data sampai nyaplir data di tingkat desa, yang paling mengetahui adalah pejabat didesa, sampai data yang sudah menerima bantuan itu lagi menerima ada apa? Kami harapkan kepala desa bertanggung jawab jangan sampai double. Ini karena kesalahan dari aparat desa bisa-bisa kepala desanya sendiri untuk mengembalikan. Kita harapkan bantuan ini berjalan baik sehingga masyarakat miskin betul menerimanya dan tidak ganda penerimanya, apalagi anak kades menerimanya,”ujar Kresna Budi saat dikonfirmasi.
Selaku Ketua Komisi II DPRD Bali pihaknya jauh-jauh hari telah koordinasi dengan pemerinkan Bali agar tidak terjadi kegandaan penerima bantuan Covid-19. Menurutnya Fraksi Golkar Buleleng yang duduk di DPRD Buleleng akan segera turun menindaklanjuti permasalahan tersebut, sehingga warga miskin betul betul dapat merasakan stimulus tersebut.
“Rencana besok Fraksi Gollkar akan turun kelapangan melihat kondisi dibawah, ada apa sebenarnya kok penerimanya sampai ganda, sampai daerah lain tahu ada penerima ganda malu harusnya aparatur didesa itu. Karena ini banyak bantuan pemerintah jadi pengajuan dari desa harus betul-betul benar sehinga tidak terjadi permasalahan. Demi negara mari bekerja secara profesional yang belum menerima diprioritaskan karena informasinya ada orang tua yang tidak menerima. Kepala desa jangan cuci tangan bersifat adil itu sangat penting,” paparnya.
Terakit sentilan bahwa adanya segelintir oknum petugas partai menempel seakan bantuan tersebut dari usulan partainya, Kresna Budi kembali mengharapkan jangan memakai isu partai di situasi seperti ini.
“Utamakan kebersamaan jangan lagi aparatur desa berpihak ke salah satu partai, ini namanya covid gotong royong jadi tidak bisa diklaim salah satu partai. Apa bisa partai kerja sendiri? Jadi kami tekankan aparatur desa lebih banyak turun mengetahui warganya kondisinya seperti apa,” tutupnya. (Des)
