oleh

Atasi Pandemi dan Krisis, DPD Minta Pilkada 2020 Ditunda

Jakarta, faktapers.id – Berulangkali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan di berbagai kesempatan, akibat pandemi Covid-19 Indonesia berada kondisi kesehatan dan ekonomi.

Merespon hal ini Ketua Komiite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Terang Narang kemukakan apresiasi dan dukungannya kepada pemerintah untuk fokus mengatasi pandemi tersebut.

“Pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan soal keseimbangan penanganan antara krisis kesehatan dan ekonomi, mestinya menyadarkan semua pihak untuk segera bersatu menghadapi pandemi dan krisis ekonomi yang mengikuti,” ujarnya di Jakarta, Jumat (26/6).

Teras mengungkapkan, dirinya sepakat dengan yang dikatakan Presiden Jokowi, bahwa sekarang seluruh elemen bangsa harus punya perasaan yang sama. Ia pun mengajak semua pihak agar ajakan Presiden itu dilihat sebagai sebuah seruan kewaspadaan sekaligus kerjasama.

“Terutama dalam kerjasama dan konsentrasi dalam mencegah serta mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang mendorong kita pada krisis ekonomi,” sambungnya.

Teras pun menyebut membesarnya biaya penanganan Covid-19 belakangan perlu dilihat sebagai besarnya tantangan perekonomian ke depan.

Diketahui, dana penanganan Covid-19 yang sebelumnya  berjumlah Rp 405,1 triliun terus mengalami perubahan dalam beberapa waktu belakangan. Sempat meningkat menjadi Rp 642,17 triliun dan bergerak lagi menjadi Rp 695,2 triliun, seiring dengan adanya kebutuhan untuk menopang imbas pandemi pada korporasi dan daerah.

“Ini juga indikasi dampak Covid-19 ini sungguh serius. Sehingga perlu seluruh pihak, melakukan gotong-royong mengatasi pandemi sekaligus efisiensi nasional untuk mencegah negara ini masuk jurang krisis ekonomi,” ujarnya.

Teras pun mengajak semua pihak untuk memprioritaskan upaya penanganan Covid-19 dan pencegahan krisis ekonomi, serta menahan berbagai kepentingan politik. Persatuan dan gerakan efisiensi nasional perlu dilakukan lewat refocusing dan realokasi anggaran yang lebih ketat demi memberi ruang lebih pada pemerintah untuk mengatasi situasi berat ini.

Tak hanya itu, ia juga mendorong  seluruh pihak untuk menempatkan keselamatan rakyat dan negara dengan menunda berbagai yang berpotensi menambah belanja negara, salah satunya menunda Pilkada 2020 hingga kuartal pertama tahun mendatang.

Menurut Teras, hal tersebut penting agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang justeru kontraproduktif dengan kepentingan mengatasi pandemi sekaligus krisis ekonomi. Mari kita sepakati tunda Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020 yg akan datang. Setidaknya hingga akhir kuartal pertama tahun 2021 yang akan datang,” serunya. (OSS)

Komentar

News Feed