oleh

Senator Sebut Menteri Jokowi Miliki Loyalitas Ganda  

Jakarta, faktapers.id – Akibat Covid-19 perekonomian Indonesia luluh lantak. Guna memulihkannya berbagai   kebijakan pun dibuat. Namun, antara kebijakan presiden dan yang dikerjakan menteri berbanding terbalik. Jadi, wajar saja presiden murka.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bahtiar Najamudin menganggap wajar Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah karena tidak puas dengan kinerja para pembantunya di Kabinet Kerja Jilid II. Menurutnya, ketidakpuasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kinerja menterinya lantaran presiden terkesan bekerja sendiri mengahadapi krisis di masa pandemi Covid-19.

“Apa yang dikerjakan para pembantu presiden justru tidak sesuai dengan kebijakannya. Sebenarnya saya merasa kasihan dengan Presiden Jokowi. Presiden sudah mengeluarkan banyak kebijakan termasuk Payung perpu, darurat bencana. Tapi pelaksanaan di lapangan tidak sama seperti yang diinginkan presiden,” sebut Senator asal Provinsi Bengkulu ini, di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Najamudin, kebijakan presiden untuk mempercepat pekerjaan yang bersinggungan dengan kesejahteraan Rakyat. “Sebagai Pimpinan DPD kami sangat mendukung dan mensuport jika Presiden ingin merombak para Menteri yang dianggap gagal,” ujarnya.

Najamudin mengaku, baru kali ini dirinya melihat presiden marah dan ia menilai ini bukan settinga. “Terlebih lagi selain lamban, beberapa Kementerian tidak serius bekerja. Budaya ABS alias asal bapak senang masih membudaya,” ungkapnya.

Untungnya, sambung Najamudin, Presiden Jokowi tidak asal saja menerima laporan. Buktinya dalam rapat tersebut beliau juga menginstruksikan supaya belanja-belanja di kementerian terus digenjot. “Karena menurut pak Presiden semua yang dilaporkan menterinya masih biasa-biasa saja dan diminta segera dibelajankan secepatnya,” paparnya.

Bahkan ia menduga, ada sebagian Menteri Jokowi yang memiliki loyalitas ganda. Selain loyal ke Presiden ada juga yang loyal untuk kepentingan Parpol dan kelompok-kelompok tertentu. “Harusnya ini tidak boleh terjadi, ketika yang bersangkutan spatutnya diangkat menjadi menteri, statusnya bukan pegawai parpol tapi pembantu presiden dan hanya boleh loyal ke negara,” bebernya.

Apa yang dikatakan Presiden Jokowi, menurut Mantan Gubernur Bengkulu Ini, harus cepat direspon dan dikerjakan para Menteri yang saat ini sedang menjabat. “Jadi, semakin cepat uang beredar di tengah masyakat, akan membantu pemulihan ekonomi nasional karena sisi konsumsi juga meningkat,” cetusnya.

Lanjutnya, apalagi untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 686,2 triliun, dengan rincian bidang Kesehatan Rp 87,55 triliun, Perlindungan Sosial Rp 203,90 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, Insentif Usaha Rp 120,61 triliun, Sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda Rp 106,11 triliun, dan Pembiayaan Korporasi Rp 44,57 triliun.

“Jika uang beredar, pengusaha kecil, UMKM bisa kembali bangkit. Jangan sampai hanya terbentur aturan, para Menteri malah takut membelanjakan uang. Jangan sampai krisis 98 terulang. Kita semua harus punya sense of crisis,” tandasnya.

Najamudin juga mengingatkan, siapapun Menteri yang merasa belum mampu menjalankan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, diharapkan dengan sendirinya untuk mundur. “Sebaiknya gentle. Jangan nunggu di reshufle, mending mundur saja,” tegasnya. (OSS)

Komentar

News Feed