oleh

Soal Pembangunan Papua, DPW BAIN HAM RI Sulbar Gelar Diskusi di Mamuju

Mamuju, faktapers.id – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia (BAIN HAM-RI) Provinsi Sulbar menyelenggarakan diskusi yang disiarkan langsung melalui beranda Facebook, di salah satu warung kopi, Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Minggu, 21 Juni 2020. Diskusi mengambil tema “Kebijakan Pembangunan di Papua sebagai Model Pemerataan Pembangunan di Indonesia”.

Kegiatan yang berlangsung sore hari itu menghadirkan 3 orang pemateri, di antaranya dari kalangan akademisi, Dr. Rahmat Idrus, SH., MH, jurnalis sekaligus pengurus BAIN HAM Sulbar, Aco Antara, dan salah seorang tokoh Papua Sulbar, Yutinus Ebma. Diskusi dipandu oleh Erisusanto, S.Pd sebagai moderator.

Dalam materinya, Dr. Rahmat menekankan peranan pemerintah dalam pemerataan pembangunan di Papua. “Pemerintah Pusat perlu memberikan kewenangan yang besar untuk pembangunan Papua, apakah dari segi perundang-undangan ataupun penganggaran,” tuturnya dalam diskusi.

Lebih lanjut, dosen Fakultas Hukum UNIKA Mamuju ini memaparkan, dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan terdapat 5 kabupaten di Papua dan Papua Barat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di tingkat nasional. “Di sini diperlukan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Papua,” kata Dr. Rahmat.

Aco Antara dalam pemaparannya menyebutkan terciptnya keberpihakan Pemerintah Pusat terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di Papua. “Pemerintah Pusat harus memperhatikan pembangunan sarana transportasi, misalnya jalan ke pelosok, pelabuhan dan bandara,” tuturnya.

Sementara itu, Yutinus menyampaikan kondisi yang ia saksikan di daerah asalnya tersebut. Yutinus yang merantau ke Sulbar sejak 2017 silam ini mengeluhkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua. “Bagaimana SDM dapat membaik kalau kondisi jalan menuju pelosok tidak baik. Para tenaga pengajar berpikir menjangkau masyarakat terutama yang bermukim di pedalaman,” ucapnya.

Yutinus pun berharap agar ada perhatian khusus dari pemerintah terkait pembangunan SDM di kampung halamannya. “Itu masalah yang paling urgen di Papua, yakni kualitas pembangunan manusia,” kata dia.

Dr. Arqam Azikin, M.Si melalui sambungan telepon menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan yang digelar secara online tersebut. “Kegiatan ini sangat baik, apalagi membicarakan soal pemerataan pembangunan,” kata dia.

Di tengah berlangsungnya diskusi, salah seorang Anggota DPRD Provinsi Sulbar, Risbar Berlian Bachri turut hadir dalam diskusi tersebut. Dia pun menceritakan pengalamannya bertemu dengan salah seorang warga Papua. “Orang itu mengatakan, Papua jangan hanya diambil hasil buminya saja namun juga pembangunan harus diperhatikan,” ujar Risbar menceritakan. (Anchank)

Komentar

News Feed