Senin, Desember 6, 2021
BerandaUPB Pasar Induk Kramat Jati Disoal, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Perizinan di...
Array

UPB Pasar Induk Kramat Jati Disoal, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Perizinan di Dinas Citata

Jakarta, faktapers.id – Dalam Peraturan Perundang-undangan khususnya tentang Perizinan Pembangunan Infrastruktur di area aset Pemerintah Daerah atau Negara bahwa setiap pembangunan harus mendapat izin melalui tata cara perizinan dalam setiap rencana pembangunan infrastruktur. Hal itu tertuang dalam UU 26/2007, PP 36/2005, Pergub DKI Jakarta 85/2006, dan Perda 7/2009.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau yang disebut sekarang Perumda merupakan perusahaan daerah yang biaya serta modalnya dari Pemda yang dituangkan dalam UU 2/1962 dan PP 54/2017, dan Pergub DKI Jakarta 22/2018. Begitu juga rencana Pembangunan infrastrukturnya harus mendapatkan izin dari Pemda melalui Citata.

Saat dikonfirmasi awak media terkait Permohonan Konfirmasi Pembangunan Kios UPB Pasar Induk Kramat Jati pada Senin (8/6), Kasudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur tidak dapat ditemui di ruangannya. “Pimpinan tidak ada di tempat, lagi rapat di luar,” kata salah satu staf.

Namun, ia mengatakan pihaknya akan mengeksekusi dan meninjau lapangan serta menindaklanjuti Surat Nomor 025 tanggal 2 Juni 2020 yang dilayangkan ke Sudin Citata.

Sayangnya, hingga saat ini tidak ada informasi yang diterima awak media. Lalu apakah Kasudin Citata tidak mengerti dan memahami UU Pers 40/1999 dan UU KIP 14/2008? Seharusnya pemerintah mengkaji ulang perizinan di Sudin Citata. (Rosi)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments