Jakarta, faktapers.id – Marah besarnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran para menterinya tidak dapat mengambil kebijakan yang tepat di saat kondisi ekonomi Indonesia sedang mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.
Demikian Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri menegaskan. Senator asal provinsi Kalimantan Utara itu pun menilai, kemarahan Jokowi adalah hal yang wajar. Bukan tanpa dasar presiden marah besar kepada menterinya.
“Selain kurang gesit, lambatnya Kementerian dalam mengambil keputusan, menjadi satu indikasi jika seorang menteri tidak serius dalam menjalankan pekerjaan. Terkait isu reshuffle yang akan dilakukan Presiden Jokowi di kabinetnya menjadi hak prerogatif dari seorang kepala negara,” ungkap Hasan di Jakarta, Rabu (8/7).
Apalagi, sambungnya, kini tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sangat rendah. “Tarik ulur kepentingan dalam kebijakan pemerintah saat menangani pandemi Covid-19 dan new normal juga menjadi salah satu penyebab menurunnya kinerja beberapa kementerian,” papar Hasan.
Jika melihat dinamika politik yang terjadi, sebut dia, kemudian lambanya kinerja beberapa menteri Jokowi-Ma’ruf, sangat mungkin dilakukan reshuffle dalam rangka penyegaran Kementrian sekaligus menjawab kegelisahan publik terkait berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat.
Hasan pun berujar, jika terjadi reshuffle kabinet, jangan sampai hal tersebut menjadi tarik menarik kepentingan, terutama partai koalisi pendukung yang mengincar kursi menteri. Posisi menteri harus diisi oleh orang yang layak dan merupakan pilihan presiden.
“Kita berikan ruang sebebas-bebasnya kepada presiden untuk mengevaluasi para menterinya, jangan ada pihak yang menekan dan mengintervensi sehingga menyandera Pak Presiden,” cetusnya.
Dalam rangka memberi keseimbangan, khususnya keterwakilan daerah, menurut Hasan sudah saatnya presiden memberikan porsi menteri itu kepada perwakilan lembaga DPD RI.
“Hal ini bisa saja dilakukan, mengingat juga pernah terjadi di era Presiden SBY, dimana pengelolaan beberapa kementerian diberikan kepada perwakilan DPD RI sebagai representasi daerah,” urainya.
Lanjut Hasan, sudah bukan rahasia lagi, memasuki bulan kedelapan kabinet kerja Jokowi banyak survei justru menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja kementerian.
“Jadi kami mendorong juga kepada Bapak Presiden untuk bisa mengevaluasi menteri dengan rapor merah tersebut,” imbuhnya. (OSS)