Jakarta, faktapers.id – Karena sangat mendesak, pemerintah dan DPR perlu duduk bersama menyepakati pembatalan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Penegasan ini diutarakan anggota Komisi III DPR RI, Aboebakar Alhabsyi. “Pemerintah melalui Menko Polhukam sudah menyampaikan akan melakukan penundaan pembahasan RUU HIP,” sebut legislator PKS itu di Jakarta, Rabu (8/7).
Namun, ungkap Aboebakar, sepertinya statemen ini saja tidak cukup. “Terbukti aksi demonstrasi oleh masyarakat masih digelar dimana-mana. Mereka melakukan penolakan terhadap RUU tersebut,” sambungnya.
Urai Aboebakar, yang disuarakan masyarakat adalah penolakan RUU HIP, jadi yang mereka minta bukan sekedar penundaan pembahasan. “Tentu ini harus didengarkan dengan baik, apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” cetusnya.
Jika ada pihak yang masih ngotot melakukan pembahasan, lanjut Aboebakar, tentunya ini akan menimbulkan pertanyaan, untuk siapa sebenarnya RUU tersebut.
“Jika masyarakat menolak, kenapa masih ada pemaksaan untuk pembahasan. Oleh karenanya sebaiknya RUU ini di-drop dari Prolegnas,” tegasnya lagi. (OSS)