Jakarta, faktapers.id – Jika sebelumnya Sidang Tahunan MPR selain diisi dengan pidato Ketua MPR juga laporan kinerja presiden, tahun ini disepakati tradisi tersebut akan dirubah, MPR akan jadi fasilitator. Hal ini diutarakan Wakil Ketua MPR RI, Arsul sani.
“Jadi memang desain awal, sebelum pandemi Covid-19 ini mewabah, pimpinan MPR yang saat ini menjabat ingin apa melakukan perubahan tradisi sidang tahunan kita,” ujarnya pada Diskusi Empat Pilar “Sidang Tahunan MPR RI: Konvensi Ketatanegaraan Dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara” di Media Center/Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7).
Arsul menuturkan, kalau tahun-tahun lalu, terutama ketika dimulai dari zaman ketua MPR Zulkifli Hasan agenda sidang tahunan salah-satunya di samping ketua MPR menyampaikan pidatonya, itu juga presiden menyampaikan pidato laporan kinerja, bukan laporan pertanggungjawaban, laporan kinerja atas lembaga-lembaga negara lainnya.
“Kita ini kalau termasuk lembaga kepresidenan, ada delapan lembaga negara. Jadi yang disampaikan oleh presiden itu, delapan lembaga negara (Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, KY dan BPK-red, ) itu termasuk secara pokok-pokoknya saja, apa yang sedang dikerjakan oleh presiden dalam konteks sebagai lembaga negara,” ucapnya.
Dipimpin Bambangbang Soesatyo, MPR, sambung Arsul disepakati merancang laporan kinerja tahunan itu tidak semuanya diringkas dan kemudian disampaikan hanya oleh presiden. Desainnya adalah masing-masing pimpinan lembaga negara menyampaikan laporan kinerja tahunan.
“Sekali lagi, bukan laporan pertanggungjawaban, kesannya itu kan kalau laporan pertanggungjawaban semua, karena di forum MPR menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR, bukan itu. Jadi ini laporan kinerja, MPR berfungsi sebagai fasilitator,” ungkapnya.
Jelas Arsul, manfaatnya kalau masing-masing bagian negara ini menyampaikan laporan kinerja tahunan, maka di tengah atau dalam rangka perayaan hari ulang tahun kemerdekaan, ada satu topik di masyarakat di seluruh rakyat tentang apa yang sudah sedang dan akan dikerjakan oleh delapan lembaga negara tersebut.
“Dan itu disampaikan oleh masing-masing pimpinan lembaga negara. “Nanti dalam sidang tahunan itu, sekali lagi di mana MPR sebagai fasilitatornya Ketua MK, Ketua MA, Ketua BPK menyampaikan. Tentu ini akan menjadi diskursus dan wacana kenegaraan di tengah publik. Bagus kalau itu bisa terselenggara,” cetusnya
Sebab, lanjut arsul kalau hanya disampaikan oleh presiden dalam waktu 1 jam menyampaikan tentang apa yang dikerjakan oleh delapan lembaga negara terlalu singkat. “Tentu bagi teman-teman media juga beritanya akan lebih banyak. adi, ini yang sudah kita sepakati,” paparnya. OSS