Jakarta, faktapers.id – Kejaksaan Agung akan mengawasi kemungkinan terjadinya kampanye hitam dengan memanfaatkan isu SARA di Pilkada Serentak 2020. Selain itu, Jaksa Agung ST. Burhanuddin juga akan mewaspadai mobilisasi ASN serta politik uang.
“Pengalaman menunjukkan bahwa pilkada yang kerap memunculkan beragam persoalan dan tantangan. Beberapa permasalahan yang akan timbul dalam pilkada yang akan datang yang pertama adalah kampanye hitam dengan memanfaatkan kepentingan SARA. Kemudian mobilisasi ASN serta petahana guna mendapatkan mayoritas dalam pemilihannya. Masifnya praktek politik uang yang ini sangat sangat memerlukan pengawasan kita bersama” ujar ST Burhanuddin saat penandatanganan peraturan bersama di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (20/7/2020).
Menurut ST Burhanuddin, pihaknya telah menyiapkan jajarannya menjadi bagian dari Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pilkada 2020. Burhanuddin berharap agar Pilkada 2020 ini dapat dijalankan secara jujur, adil dan tertib.
“Pilkada yang akan digelar pada tahun ini sepatutnya kita tidak hanya maknai sebagai ajang mencari memilih pimpinan daerah semata. Namun, lebih penting memastikan proses pencarian pemilihan tersebut dilakukan secara tertib, adil serta jujur. Serta, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Burhanuddin.
Sebagai info, pada kesempatan itu, Kejaksaan Agung, Polri, dan Bawaslu menandatangani peraturan bersama mengenai efektivitas kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Pilkada Serentak 2020.
Sentra Gakkumdu merupakan gabungan antara Bawaslu, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung yang bertugas menindak dugaan pelanggaran dalam gelaran pemilihan umum.
Penandatanganan Peraturan Bersama ini dilakukan oleh Ketua Bawaslu RI Abhan, Kapolri Jenderal Idham Azis dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Herry