Mundurnya Muhammadiyah dan NU Lantaran Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Lemah

Tim Faktapers - Tak Berkategori
  • Bagikan
2fc4ace4 a192 494c 891d 2b74939e9f04
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nurwahid. (Foto: Internet)

Jakarta, faktapers.id – Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menolak Program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lantaran dalam proses verifikasi dan validasi program pendidikan dan kebudayaan tersebut lemah.

Demikian kritik Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. “Dua organisasi massa terbesar di Indonesia yang telah mempunyai jasa bersejarah dalamm menggerakkan dan mengelola pendidikan di Indonesia,” sebutnya di Jakarta, Jumat (24/7).

Hidayat pun meminta agar Kemendikbud mendengar masukan dari masyarakat. “Termasuk dari dua ormas besar Muhammadiyah dan NU, yang menyatakan bahwa program dengan total anggaran Rp 595 miliar tersebut seharusnya melibatkan lembaga yang kredibel dan telah terbukti berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia,” ujarnya.

Hidayat menegaskan, anggaran penggerak pendidikan ini jangan sampai jadi sekedar hibah untuk pihak swasta, yang belum jelas kontribusinya di bidang pendidikan. “Pemerintah harusnya lebih hati-hati soal pemakaian APBN, ini era darurat corona!,” seru legislator dari Fraksi PKS itu.

Lebih lanjut, Hidayat mengingatkan bahwa 30-40 persen pembiayaan negara di masa pandemi ini berasal dari utang, dikarenakan defisit yang semakin melebar hingga lebih dari Rp 1.000 triliun sesuai Perpres 72/2020. “Diperlukan langkah penggunaan anggaran yang hati-hati, efisien, tepat guna, dan pruden, terutama untuk program dengan anggaran yang melimpah,” sambungnya.

Hidayat menilai, anggaran untuk Organisasi Penggerak Pendidikan sebesar Rp 595 Miliar di Kemendikbud adalah sangat besar, dibandingkan misalnya anggaran untuk Lembaga/Ormas di Kementerian Agama yang hanya sekitar Rp 75 Miliar.

“Kemendikbud lebih peka dan hati-hati, apalagi ditemukan ada beberapa lembaga yang berafiliasi dengan dana CSR perusahaan, seperti Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, tapi malah menerima ‘hibah’ kelas gajah dari program ini,” cetusnya.

Menurut Hidayat, mundurnya Muhammadiyah dan NU dari program tersebut harus menjadi evaluasi serius bahwa ada yang tidak beres dalam proses dan pengambilan keputusannya, apalagi kabarnya dalam proses verifikasi, tidak menggugurkan satu pun dari 183 lembaga calon penerima.

“Memang perlu pemerataan dan keadilan. Tetapi dalam konteks itu juga, mengabaikan peran Muhammadiyah, NU, dan beberapa ormas besar lain telah bergerak dan terbukti sukses di bidang pendidikan sebelum Kemendikbud berdiri, adalah ketidakbijakan yang harusnya tidak terjadi,” lanjutnya.

Hidayat pun mengimbau, jangan sampai peran dan pendapat mereka diabaikan, dengan track record yang bersejarah itu tidak dipentingkan, apalagi ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan guru, dengan menggunakan anggaran tinggi di masa pandemi.

“Justru melibatkan sejumlah organisasi besar yang telah terbukti jasa dan kinerjanya dalam menggerakkan dan memajukan pendidikan seperti Muhammadiyah, NU, dan lainya akan lebih membantu Kemendikbud untuk merealisir berbagai programnya, hadirkan pendidikan dan tenaga didik yang lebih baik dan  lebih maju, sekalipun di era darurat kesehatan pandemi Covid-19,” imbuhnya. (OSS)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *