Klaten, faktapers.id – Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten meluncurkan program Trisula untuk menuju Klaten lengkap dalam pembangunan data berbasis bidang yang valid dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Klaten Agung Taufik Hidayat, saat melakukan audiensi bersama sejumlah awak media di ruang kerjanya, Rabu (23/9/2020) siang.
Menurut Agung, pelaksanaan program Trisula ini melibatkan tiga pemangku kepentingan, yaitu ATR/BPN, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
Melalui program ini, diharapkan potensi konflik atau sengketa pertanahan bisa ditekan. Menurutnya, dengan program Trisula ini, maka data pertanahan akan menjadi lebih aman, tidak disengketakan orang lain.
“Kerja sama ketiga unsur tersebut diharapkan mampu meringankan beban keuangan negara dengan cara bergotong-royong, karena dalam pelaksanaannya program ini dibiayai oleh DIPA masing-masing Satker,” katanya.
Dijelaskan, ketiga unsur itu akan tergabung dalam tim pelaksana yang memiliki tugas antara lain menyusun strategi perencanaan desa dan kelurahan lengkap.
Kemudian, menginventarisasi permasalahan sengketa dan pertanahan, melaksanakan dan memonitor pemeliharaan data pertanahan dan membantu terwujudnya program penilaian tanah berbasis bidang tanah.
”Menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan, menjaga penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang dan mengawasi kepemilikan dan peruntukan tanah agar dapat memenuhi kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan jika implementasi program Trisula tersebut bertujuan untuk mengetahui data yang valid dan berkelanjutan.
Artinya valid disini, berarti sisi letak, bidang dan pemanfaatnya jelas. Sedangkan berkelanjutan artinya data yang diperoleh dari pelaksanaan program Trisula ini bisa ditindaklanjuti atau dimanfaatkan oleh dinas ataupun instansi terkait.
Selain itu, menurut Agung, data pertanahan ini juga bisa sebagai acuan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah.
”Adanya integrasi big data dalam satu portal bisa menjadi dasar pertimbangan penyusunan rencana tata ruang, termasuk sumber informasi untuk kepentingan investasi dan pelayanan publik lainnya,” ujarnya.
Agung juga menekankan, kunci keberhasilan program ini terletak pada sinergitas ketiga unsur di dalamnya. Disini, Pemda membantu menyiapkan data-data yang dibutuhkan ATR/BPN dan membuat kebijakan yang mendorong terlaksananya program Trisula.
Sementara pemerintah desa dan kelurahan menyiapkan data atas hak seperti fotocopi sertifikat letter c atau surat pernyataan penguasaan fisik.
Dalam audensi terbatas itu, Agung juga menjelaskan, dalam rangka peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) 2020 kali ini bertema ATR/BPN Menuju Pelayanan Profesional dan Terpercaya.
Perlu diketahui, penyelenggaraan Pertanahan dan Tata Ruang di Indonesia sendiri telah 6 tahun memasuki babak baru. Terhitung sejak meleburnya Pertanahan dan Tata Ruang dalam Kementrian ATR/BPN pada tahun 2014 silam.
“Ditingkat Tata Ruang, BPN harus saling bersinergi, sehingga bisa memberikan kepastian terkait dengan investasi. Selain itu bisa mengatur bagaimana penggunaan tanah sehingga lahan bisa dimanfaatkan secara optimal,” tandasnya. Madi
