Senin, Oktober 18, 2021
BerandaDi Pilkada, Lawan 'Kotak Kosong' Terjadi Lantaran Treshold Tinggi
Array

Di Pilkada, Lawan ‘Kotak Kosong’ Terjadi Lantaran Treshold Tinggi

Anyer, faktapers.id – Lantaran persyaratan tak bisa dipenuhi partai politik sehingga terjadi calon tunggal. Hasilnya, pada kontestasi pilkada di beberapa daerah calon kepala daerah lawan kotak ‘kotak kosong’.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan, tingginya threshold (aturan ambang batas-red) berdampak pada kelangsungan parpol mengusung cakada-nya. Akibatnya, terjadi calon tunggal. Demikian juga pemilhan presiden.

“Kalau diturunkan thresholdnya pilpres akan banyak alternatif dan tidak akan terjadi pembelahan, “ ujar HNW dalam Press Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Anyer, Serang, Banten, Sabtu (5/9). HNW hadir dalam diskusi itu melalui telekonferensi.

HNW pun menegaskan, pilkada harus diselenggarakan dengan demokratis. “Tetapi beragam kondisi yang terjadi tidak terlepas dari persyaratan yang harus dipenuhi baik oleh cakada maupun oleh pengusungnya,” terangnya.

Kalau sekiranya calon kepala daerah boleh dicalonkan oleh parpol yang mengusungnya lima kursi, sambung HNW, bisa jadi partai lain mencalonkan cakadanya diwilayah yang kini terjadi calon tunggal.

HNW tidak membantah kemungkinan terjadi Pilkada lawannya kotak kosong karena persyaratan yang terlalu tinggi yang tidak bisa dipenuhi oleh Parpol. “Kalau saya mengusulkan Pilkada tetap dengan demokratis dengan aturan yang bisa dilaksanakan bersama sama. Tetapi bukan harus menghilangkan threshold, ” cetusnya.

Tak hanya itu, HNW juga mengingatkan kepada cakada yang akan kampanye supaya materi kampanye seluruh pasangan calon (paslon) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, diharapkan merujuk empat pilar MPR yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tinggal Ika.

“Kita harap para kandidat sampaikan program dengan merujuk Empat Pilar MPR. Materi kampanye jangan keluar dari Empat Pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh kita terpecah belah,” tegas legislator Senayan dari Fraksi PKS itu.

Katanya lagi, tidak boleh program kampanye mengarah terorisme, kapitalisme, radikalisme, dan komunisme. Kalau materi kampanye acuannya empat pilar MPR, maka pilkada akan berkualitas.

Sementara itu, anggota MPR RI Inistiati Ayus dengan tegas mengatakan, terjadi lawan kotak kosong bukan hanya persoalan ambang batas. “Mengenai melawan kotak kosong. Untuk berlayar harus membeli ‘perahu’. Tidak ada kursi yang gratis di negeri ini. Tak usah bohong aku juga pernah menjadi cakada, ” paparnya.

Ketua Fraksi PPP MPR RI Arwani Thomafi dikesempatan yang sama mengatakan, empat pilar MPR sepatutnya dijiwai para pemangku kebijakan di Tanah Air.
“Empat pilar MPR harus betul-betul dijiwai para pelaksana kebijakan, baik dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” katanya. OSS

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments