Singaraja.Bali.Faktapers.id- Ternyata Fraksi Golkar DPRD Buleleng, Bali, tidak kuat bertahan di luar ruang rapat dewan. Sebagai bukti, Rabu (18/11/2020) Fraksi Golkar Buleleng balik kucing alias nonggol lagi di ruang rapat utama DPRD Buleleng di lantai dua Gedung utama DPRD Buleleng Jalan Veteran No 2 Singaraja.
Padahal, Senin (16/11/) ketika rapat dewan penyampaian nota pengantar RAPBD 2021, Fraksi Golkar pimpinan Nyoman Gede Wandira Adi, ST, dengan gagah melakukan aksi walkout, tidak mengikuti rapat dewan.
Ada dugaan kuat atas gertakan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Buleleng bila Fraksi Golkar tidak mau menerima penjelasan eksekutif soal peminjaman dana PEN maka akan dilakukan voting? Entahlah! Yang pasti Ketua Fraksi Golkar Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi nonggol lagi di ruang rapat utama DPRD Buleleng pada rapat paripurna dewan dengan agenda penyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas RAPBD TA 2021.
Bahkan Wandira yang duduk di kursi deretan kedua juga menyampaikan pemandangan Fraksi Golkar.
Pemandangan Fraksi Golkar itu pun langsung dibacakan Wandira dengan raut muka yang tidak bahagia. Semangat perlawanan yang diperlihatkan Wandira dan kawan-kawan di saat walkout pun tidak begitu jelas tergambar.
Kendati salah tingkah saat menuju podium dan saat memandang ke peserta rapat paripuran dewan sebelum memulai pembacaan pemandangan umum fraksi, namun Wandira dan fraksinya masih saja berkilah dengan menyatakan aksi walkout itu bukan semata mencari sensasi.
“Walaupun Fraksi Golkar kompak tidak hadir saat penyampaian nota pengantar bupati pada tanggal 16 November 2020, hal ini bukan semata-mata kami Fraksi Golkar mencari sensasi ataupun membuat gaduh suasana,” kilahnya.
“Tetapi kami semata-mata mengingatkan saudara bupati bahwa membangun Buleleng dengan rencana pinjaman yang melebihi pendapatan asli daerah sangatlah beresiko kalau pemanfaatannya bukan untuk hal-hal yang prioritas artinya penting dan mendesak,” ujar Wandira bersilat lidah.
Fraksi Golkar, ngaku Wandira, prinsipnya sependapat dengan rencana pinjaman dana untuk pemulihan ekonomi nasional. “Tetapi besaran dan peruntukkannya agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Buleleng dan terdistribusi secara merata di Sembilan kecamatan,” ujar Wandira.
Pun demikian, Fraksi Golkar juga terkesan menginginkan dana PEN itu dengan menyatakan, “Apabila asumsi pinjaman ini disetujui 100% maka kami Fraksi Golkar meminta saudara bupati untuk berani memasang peningkatan PAD melalui pajak daerah sesuai dengan PDRB yang telah diasumsikan sebesar Rp 41,016 T dengan text ration diasumsikan 0,57 maka idealnya pajak daerah dirancang Rp 233 M.”
Sementara Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra mengharapkan pembangunan tetap berjalan secara optimal di tengah pandemi Covid-19 dengan dukungan dana PEN tersebut.
“Dengan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diusulkan bisa mengakselerasi pembangunan. Utamanya untuk pemulihan ekonomi di Buleleng,” ujarnya saat ditemui usai mengikuti sidang rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas RAPBD TA. 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Buleleng, Rabu (18/11/2020).
Sutjidra menjelaskan dalam rangka pemulihan ekonomi daerah, diberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mengajukan pinjaman PEN. Dana yang diperoleh dari pinjaman PEN tersebut sesungguhnya sangat dibutuhkan di tengah pandemi. “Juga merupakan sebuah program dalam pemulihan ekonomi di Kabupaten Buleleng,” jelasnya.
Kata dia, seluruh masukan dari fraksi-fraksi dalam rapat paripurna yang berlangsung seluruhnya positif. Apa yang disampaikan adalah untuk memperbaiki pembangunan di Buleleng untuk menjadi lebih baik. “Agar bisa kita laksanakan di tahun 2021 nanti,” kata Sutjidra diplomatis.
dr. Sutjidra menyebutkan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi di legislatif pada saat pemandangan umum akan dikaji langsung. Sehingga, pada rapat paripurna selanjutnya, eksekutif bisa memberikan klarifikasi. “Kita akan jawab sehingga legislatif bisa memahami usulan ini,” sebutnya.
Ia pun mengakui perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang biasa. Apalagi masalah pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
“Kita akan carikan solusinya bersama Pak Bupati dan pimpinan DPRD, pasti ada komunikasi dan ada jalan keluar terkait APBD tahun 2021 yang tujuannya agar pembangunan Buleleng tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19,” pungkas Sutjidra. Des
