Provinsi Jawa Barat Tetapkan 12 Kabupaten/Kota Pembelajaran Tatap Muka, 15 Lainnya Pembelajaran Darin
Bandung, Faktapers.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengambil kebijakan terhadap 12 kabupaten/kota melakukan belajar mengajar secara tatap muka.
Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat 12 kabupaten/kota sudah mulai menggelar kegiatan belajar tatap muka secara parsial di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Adapun beberapa daerah yang menggelar belajar tatap muka di sekolah antara lain, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Garut.
“Parsial itu misalnya, di satu kabupaten ada kecamatan yang harus tatap muka, tapi ada juga yang belum diizinkan tatap muka,” terang Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi dalam siaran persnya, Selasa (5/1).
Menurut Dendi pembelajaran tatap muka di beberapa sekolah bisa dilakukan secara bertahap dengan prinsip sukarela.
Selain itu, lanjutnya, terdapat beberapa tahapan yang harus disiapkan sekolah, seperti verifikasi di level pengawas dan kantor cabang dinas hingga meminta rekomendasi serta izin kepada bupati/wali kota sebagai ketua satgas covid di tingkat kabupaten/kota,
“Kenapa dilakukan parsial? Karena, ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan sekolah,” ujarnya.
15 kabupaten/kota lainnya, kata Fendi, tetap melanjutkan pola belajar dari rumah (BDR) atau daring. Antara lain, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Bekasi (Bodebek).
“Kabupaten/kota yang memilih BDR akan melakukan evaluasi kembali perkembangan Covid-19 di awal Februari 2021,” ujarnya.
Berdasarkan survei melalui dapodik, kata Dendi, ada 1.743 sekolah atau 34,89 persen sekolah yang siap melakukan pembelajaran tatap muka. Namun, itu hanya dalam tahap pertama, yakni kesiapan sekolah.
Dendi menyampaikan apapun pola pembelajarannya, satuan pendidikan di Jabar telah siap menyelenggarakan pembelajaran pada 11 Januari 2021.
Pihaknya sudah meluncurkan Kurikulum Masagi, yakni implementasi kurikulum nasional berbasis karakter dan based learning dengan kearifan lokal Jawa Barat. Kurikulum tersebut memberikan fleksibilitas antara kurikulum nasional dan daerah.
“Fleksibilitas tersebut juga akan memudahkan pembelajaran di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini,” pungkasnya. */Uaa
