Klaten, faktapers.id – Masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program bantuan sosial sembako Kabupaten Klaten yang mengaku kecewa lantaran tidak lagi mendapatkan bantuan sembako pada tahun 2021 ini, sedangkan bantuan dari program lain tetap eksis.
”Saya merasa kecewa, bantuan sembako diantaranya beras, telur, minyak goreng dan sejumlah bahan pangan lainnya yang biasanya tiap bulan saya terima, kok saat ini saya tidak menerima,” ujar Yamti (50) salah satu warga Trucuk, Selasa kemarin.
Dia menyatakan, pihaknya sangat membutuhkan sekali bantuan tersebut untuk keberlangsungan hidup sekeluarga sehari-hari selama sebulan. Utamanya adalah beras dan telur yang bisa digunakan untuk kebutuhan makan.
”Saya juga kaget, kok tiba-tiba awal tahun ini tidak mendapatkan, padahal mulai tahun 2020 saya selalu mendapat bantuan itu tiap bulannya dari pemerintah. Kalau memang ada pemangkasan ya harus tepat sasaran,” ucap Yamti kesal.
Menurutnya, sangat tidak adil kalau memang benar-benar tahun ini dia tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut. Banyak warga yang justru sudah mampu tapi ternyata masih mendapatkan bantuan dari pemerintah itu.
”Saya berharap tetap mendapatkan bantuan beras dan telur tersebut tiap bulannya. Lah wong saya ini warga miskin yang tidak punya apa-apa kok, sawah tidak punya, suami juga sudah meninggal,” tandasnya.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Klaten, Much Nasir mengatakan, pihaknya telah mengkonfirmasikan hal tersebut dengan Dinsos Propinsi Jawa Tengah.
“Bahwa Bansos BSNT yang Non Tunai lewat Kantor Pos dalam hal ini JPS Propinsi yang diterima sebanyak 6 kali untuk tahun 2021 tidak dilanjut. Demikian pula, Bansos sembako Kabupaten Klaten yang juga belum ada pembahasan dan dimungkinkan tidak berlanjut,” katanya, Rabu (13/1/2021).
Sementara bantuan yang lain, lanjut dia, seperti BPNT dan PKH bantuan reguler tetap berlanjut serta BST sudah sekitar 2 hari yang lalu sudah diterimakan melalui Kantor Pos.
Meski demikian, Nasir menuturkan untuk jumlah penerima bantuan BPNT, PKH dan BST mengalami penurunan, alasanya dari Kemensos RI mereka tidak memverifikasi dan melakukan validasi data.
“Salah satu faktor mereka dihapus dari penerima yaitu NIK yang tidak sepadan, ada yang sudah mampu, tidak melakukan transaksi selama setahun dan dalam satu keluarga ada dua penerima,” terangnya.
Nasir menyebut, untuk saat ini penerima bantuan BST sejumlah 70 ribu KPM yang sebelumnya mencapai 84 ribu KPM. Sedangkan penerima bantuan BPNT sejumlah 119 ribu KPM dari semula 142 ribu ada penurunan 23 ribu KPM.
“Bantuan PKH sedang dalam proses validasi data, jika data tidak valid akan dihilangkan atau tidak menerima bantuan. Awal tahun ini ada pengurangan yang cukup signifikan, namun yang menentukan pengurangan adalah kebijakan Kemensos RI,” terang dia. Madi
