Sabtu, Oktober 23, 2021
BerandaDaerahDalih Take Over, Karyawan PT AKM Dan BSU Terancam Di PHK Dengan...

Dalih Take Over, Karyawan PT AKM Dan BSU Terancam Di PHK Dengan Pesangon Tak Sesuai Aturan.

Melawi,FaktaPers.Id – Menyikapi tentang Akan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal Di Dua Perusahaan AKM Dan BSU Bobby Endey Menyampaikan pandangannya Saat Ditemui Oleh Media Fakta Pers Di Warkop Sekitaran Kota Nanga Pinoh tentang Isu Yang beredar terkait PHK karyawan perusahaan Tersebut.

Awalnya ada sosialisasi dari PT AKM bahwa akan ada PHK massal karyawan AKM dan BSU yg berjumlah kurang lebih 600 an orang karena di ambil alih oleh PT Adau Agro Kalbar, Mukti Plantation Group. Sesuai dengan UU 11/20, tentang Ciptaker dan aturan turunannya PP 35/21, yang dengan jelas dan tegas mengatur ttg kriteria PHK, uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, maka tindakan PHK oleh perusahaan harus mengacu pada ketentuan tersebut.

“Kabarnya ada sekitar 600 an karyawan terancam di PHK. Mereka umumnya bekerja di PT Agro Lestari Kencana Makmur (AKM) dan PT Bumi Sawit Utama (BSU),” ungkap penggiat perkebunan yang juga mantan Manager Humas PT AKM dan BSU, Bobby Endey, pada minggu (07/3/2021).

Mantan Manager Humas PT AKM dan PT BSU tahun 2011-2014 ini berharap rencana PHK massal terhadap karyawan perkebunan sawit itu dapat diselesaikan secara baik.
Khususnya antara pihak perusahan dengan karyawan bisa saling bermusyawarah dan mufakat. Terutama berkaitan apa yang menjadi hak-hak karyawan. Seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021.

Menurutnya, jika terjadi PHK, maka pihak perusahaan hendaknya memperhatikan hak hak karyawan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021, pada pasal 41 sampai dengan pasal 51 jelas mengatur tentang besaran pesangon dengan kriteria PHK tertentu,” tegasnya.

Bobby mengurai, setelah diketahui kondisi PT AKM dan PT BSU kabarnya akan dijual ke perusahaan lain. Karena itu seharusnya terkait pembayaran pesangon karyawan harus menjadi perhatian dan tentunya harus mengacu pada mekanisme yang ada.“Jangan sampai karyawan dirugikan,” tambahnya.

“terkait persoalan PT AKM dan PT BSU yang akan diakuisisi dialihkan/dijual ke perusahaan lain, seyogyanya mengacu kepada pasal 42 ayat 1 PP 35/21 tersebut. Dimana uang pesangon besarnya satu kali dari ketentuan pasal 40 ayat 2” timpalnya.

Lanjut Bobby Meski begitu, jika perusahaan berargumentasi bahwa perusahaan merugi selama 2 tahun berturut-turut seperti yang diatur dalam pasal 44 ayat 1 sehingga pihak perusahan hanya membayar pesangon 0,5 x ketentuan pasal 40 ayat 2, yang disampaikan ke karyawan, menurutnya boleh-boleh saja. Sepanjang perusahaan dapat membuktikan bahwa perusahaan memang merugi selama 2 tahun berturut-turut.

Oleh sebab itu perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan secara transparan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini Pemerintah Daerah cq. Disnaker dan karyawan. Atau perusahaan menyampaikan hasil audit laporan keuangan dari akuntan publik.

Hal yang paling penting dalam proses ini sebenarnya adalah, pihak perusahaan sebelum melakukan sosialisasi dan PHK massal wajib menyampaikan notice minimal 14 hari kerja ke Pemerintah Daerah cq. Disnaker Kab. Melawi agar masalah ini bisa diselesaikan secara baik, saran dari Bobby yang juga politisi Demokrat Melawi ini.

Besar harapan Bobby, Bapak Bupati H.Dadi Sunarya UY Serta dinas terkait bijaksana dalam mencermati persoalan PHK massal yang dihadapi ratusan karyawan pada dua perusahaan perkebunan sawit itu,” pungkasnya.

Lanjutnya Sebagai mantan Manager Humas dan HCCS di AKM & BSU, saya berharap dan tetap yakin masalah ini dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak perlu sampai berselisih ini di lembaga Perselisihan Hubungan Industrial atau Pengadilan Hubungan Industrial, karena akan banyak memakan waktu dan biaya, pungkasnya.Skn.Abd.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments