Sabtu, September 25, 2021
BerandaDaerahLSM Somasi Mengkritik Keras dan Siap Laporkan Dugaan KKN  Dinas PUPR  dan...

LSM Somasi Mengkritik Keras dan Siap Laporkan Dugaan KKN  Dinas PUPR  dan Kawasan Pemukiman Kab.Takalar

Takalar, Faktapers.id — Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Takalar siap di laporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas masyarakat Anti Korupsi (Lsm Somasi) terkait dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi pada Proyek Pengembangan Kawasan Kuliner Ikan Segar Beba di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tahun anggaran 2020, yang dapat merugikan keuangan negara.

Proyek Pengembangan Kawasan Kuliner Ikan Segar Beba Kecamatan Galesong Utara yang menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.355.525.000,- yang bersumber dari Dana Insentif daerah (DID) tahun 2020 ini hingga bulan Maret 2021 ini belum rampung juga dikerjakan, namun kegiatan pembangunan pada proyek tersebut masih dilaksanakan hingga saat ini.

Ketua Lsm Somasi, Muh. Ramli Tojeng mengatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum diduga telah melakukan tindak pidana Korupsi (KKN), dimana proyek pekerjaan tersebut harusnya tidak dapat melewati tahun anggaran 2020. Karena dari fakta di lapangan didapatkan, bahwa huingga bulan maret 2021 ini pekerjaan tersebut progresnya diperkirakan baru mencapai sekitar 30%, namun pelaksana proyek yakni CV. Rieke Indah Utama masih tetap mengerjakan proyek tersebut.

Lanjut Ramli mengatakan, seharusnya sejak bulan Desember tahun 2020 lalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib Hukumnya memutuskan kontrak dikarenakan diduga hingga bulan Desember 2020 lalu progres pekerjaan masih 0-5% , jadi tidak ada pembenaran yang bisa dilakukan oleh baik itu Konsultan pemngawas ataupun Kontraktor untuk mendapatkan Addendum penambahan waktu, naum terbukti PPK tetap memberikan toleransi penambahan waktu kepada kontraktor untuk tetap melanjutkan pekerjaannya dengan penambahan waktu 50 hari kerja. Dan hal hasil hingga bulan maret progres pekerjaan di lapangan diperkirakan masih berkisar 30%, yang berakibat negara dapat dirugikan karenanya.

Lebih lanjut Ramli mengatakan, indikasi pelanggaran hukum pada proyek Pembangunan Pengembangan Kawasan Kuliner Ikan Segar Beba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sangat jelas terlihat kasat mata sehingga selaku Ketua Lsm Somasi, Ramli akan segera melaporkan hal tersebut ke Aparat Penegak Hukum. ” Agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” demikian disampaikan

LSM Somasi mengkritik Keras dan Siap melaporkan dugaan KKN Yang Terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Takalar.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Takalar siap di laporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas masyarakat Anti Korupsi (Lsm Somasi) terkait dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi pada Proyek Pengembangan Kawasan Kuliner Ikan Segar Beba di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tahun anggaran 2020 yang dapat merugikan keuangan negara.

Proyek Pengembangan Kawasan Kuliner Ikan Segar Beba Kecamatan Galesong Utara yang menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.355.525.000,- yang bersumber dari Dana Insentif daerah (DID) tahun 2020 ini hingga bulan Maret 2021 ini belum rampung juga dikerjakan, namun kegiatan pembangunan pada proyek tersebut masih dilaksanakan hingga saat ini.

Ketua Lsm Somasi, Muh. Ramli Tojeng mengatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum diduga telah melakukan tindak pidana Korupsi (KKN), dimana proyek pekerjaan tersebut harusnya tidak dapat melewati tahun anggaran 2020 karena dari fakta dilapangan didapatkan bahwa huingga bulan maret 2021 ini pekerjaan tersebut progresnya diperkirakan baru mencapai sekitar 30%, namun pelaksana proyek yakni CV. Rieke Indah Utama masih tetap mengerjakan proyek tersebut.

Lanjut Ramli mengatakan, seharusnya sejak bulan Desember tahun 2020 lalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib Hukumnya memutuskan kontrak dikarenakan diduga hingga bulan Desember 2020 lalu progres pekerjaan masih 0-5% , jadi tidak ada pembenaran yang bisa dilakukan oleh baik itu Konsultan pemngawas ataupun Kontraktor untuk mendapatkan Addendum penambahan waktu,

Namun terbukti PPK tetap Memberikan toleransi penambahan waktu kepada kontraktor untuk tetap melanjutkan pekerjaannya dengan penambahan waktu 50 hari kerja dan hal hasil hinnga bulan maret progres pekerjaan dilapangan diperkirakan masih berkisar 30%, yang berakibat negara dapat dirugikan karenanya.

Lebih lanjut Ramli mengatakan, indikasi pelanggaran hukum pada proyek Pembangunan Pengembangan Kawasan Kuliner Ikan Segar Beba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sangat jelas terlihat kasat mata sehingga selaku Ketua Lsm Somasi, Ramli akan segera melaporkan hal tersebut ke Aparat Penegak Hukum. “Agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” demikian disampaikan ketua LSM Somasi via wa. Kartia ketua LSM Somasi via wa. []

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments