Singaraja.Bali.Faktapers.id- Persatuan Angkutan Wisata Bali (PAWIBA), akibat pandemi melanda merasa kelimpungan , pengusaha jasa angkutan wisata di Bali yang tergabung dalam PAWIBA bertahun-tahun tidak lagi dapat mencukupi penghidupan bahkan stop penghasilan selain oprasional yang tinggi juga biaya pajak harus tetap ditanggungnya hingga mengalami kerugian hampi 100 miliar.
PAWIBA membawa aspirasinya kegedung DPRD I Bali yang diterima oleh IGK Kresna Budi selaku ketua II DPRD Provinsi Bali, Selasa (8/6). Legeslator Partai Golkar
IGK Kresna Budi yang sering bersuara lantang di DPRD kepada awak media usai bertemu dengan PAWIBA menerangkan,”Relaksasi (keringanan) yang diberikan bagi kendaraan yang lama tidak disamsat hanya cuman boleh membayar dua tahun, itu salah satu bentuk daripada relaksasi yang diberikan Gubernur Bali. Kedatangan PAWIBA ke DPRD berkaitan dengan mereka terdampak langsung dengan pariwisata dan mereka belum mendapatkan yang namanya relaksasi. Selama ini mereka rajin membayar pajak wajar dong dan mereka memohon keringanan,”ujar Kresna Budi.
Program relaksasi (keringanan) di sektor keuangan yang sempat bergulirkan pemerintahan kini telah dicabut, ini membuat kondisi mereka semakin parah karena tidak mampu lagi membayar kredit kendaraan yang menjadi mata pencaharian mereka. Bahkan banyak armada mereka yang ditarik , ” Kita sarankan kepada pak gubernur supaya mereka mendapatkan relaksasi baik itu pemutihan pajak atau diberikan keringanan sampai 50 persen, apalagi dampak covid ini setahun sedangkan relaksasi yang diberikan 6 bulan dan wajar mereka mendapatkan itu setahun”paparnya .
Cobaaan yang mereka hadapi ini meurut pria yang digadang-gadang bakal bertarung di Pikada Buleleng 2024 nanti untuk menjadi Bupati Buleleng menjelaskan,”siapa pun tidak kepingin mendapatkan cobaan seperti ini, nah didinilah supaya bapak gubernur Bali memberikan suatu himbauan atau aturan supaya tidak ada penarikan kepada kendaraan yang belum bisa mencicilnya . Kalau sampai itu ditarik semua dan kondisi normal kembali serta pariwisata dibuka dimana nanti mereka dicarikan akomodasi untuk orang berkunjung ke Bali. Dari 2.258 kendaraan yang tergabung dalam PAWIBA sekarang hanya tersisa 600 armada. Nah ini bisa jadi masalah besar nantinya, makanya penting diberikan relaksasi supaya kendaraan itu tidak ditarik,”ujarnya.
Pulau Bali yang merupakan penyumbang devisa terbesar dari sektor pariwisata, pemerintah emang patu peduli terhadap kemajuan ekonomi masyarakatnya, bahkan para penunggak pajak kendaraan yang ada di Bali mulai tiarap tanpa beroperasi , “Bali jelas-jelas penyumbang devisa dari sektor pariwisata harus diperhatikan. Pak Gubernur harus minta saran dan masukan kepada presidien supaya ada pembiayaan relaksasi untuk di pulau Bali cukup setahun. Nah perlu adanya kebijakan baru terhadap dampak yang dialami Bali khusunya,”jelas Kresna Budi.
Rata-rata keluhan dari semua anggota kami hampir sama, kesulitan dalam membayar kewajiban-kewajiban dalam pembiayaan angsuran armada. Kebijaksanaan dari perusahaan pembiayaan (leasing) sudah tidak berlaku lagi, seperti relaksasi, penundaan pembayaran, dan lain-lainnya, “terang ketua PAWIBA, I Nyoman Sudiarta (Nyoman Gading), di Gedung DPRD Provinsi Bali.
“Yang terpenting bagi kita adalah kebijaksanaan yang diberikan pemerintah kepada kita, di tahun 2021 ini banyak armada dari anggota kita ditarik oleh leasing dan ada juga yang terpaksa dijual murah, itu yang menjadi harapan kita datang kesini. Kita juga bersuara disini agar didengar oleh Bali 1 untuk dapat didengar aspirasinya dan mendapatkan keringanan pajak selama pandemi corona, kami harapkan mendapatkan juga soft loan untuk kami yang khususnya bergerak dalam usaha jasa angkutan, “jelasnya.
Disundul soal benar pariwisata dibuka Kresna budi menambahkan ,” Kan sudah jalan Work from Bali, petinggi-petinggi Pusat saja berani ke Bali, berarti indikator menunjukan Bali aman dan Sehat. Kita ingin besok biar dibuka, “imbuhnya.. Des
