Headline

Tahapan Pildes Buleleng Dimulai, KDR Harapkan Kades Terpilih Tidak Tersandung Kasus Hukum

312
×

Tahapan Pildes Buleleng Dimulai, KDR Harapkan Kades Terpilih Tidak Tersandung Kasus Hukum

Sebarkan artikel ini

Singaraja.Bali.Faktaper.id– Pildes 31 Oktober 2021 Buleleng akan segera dimulai, pesta demokrasi tingkat desa ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin berkwalitas untuk membangun desa dengan anggaran yang disediakan pemerintah Pusat.

Untuk saat ini sudah masuk tahapan Pildes dan para calon telah mulai mendaftarkan diri kepanitia pemilihan desa, hampir 36 Kades di Kabupaten Buleleng akan bertarung kembali.

Tak pelak, pejabat-pejabat baru terpilih nantinya di desa tersebut tentunya dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), harus sesuai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang sudah ditetapkan, namun masih banyak Kades kurang begitu mahir secara administrasi

”Dalam penggunaan ADD dan DD itu, harus mengutamakan kegiatan skala prioritas yang sudah tertuang di dalam APBDes. Jangan menyimpang dari apa yang telah ditetapkan,

Menurut praktisi hukum Kadek Doni Riana (KDR) yang ditemui di ruang kerjanya (Selasa 15/6) siang, para calon kades tentunya memiliki kridibilitas (SDM ) yang memadai ketika mereka nanti menjabat dan terpilih sebagai Kades mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kades yang diemban tidak terlepas dari rel-rel, sehingga hal-hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi atau lainya jauh dari kemungkinan.

“selaku praktisi hukum kami hanya mampu mengingatkan seluruh kades agar menggunakan ADD dan DD sesuai peruntukkan. Jangan ada yang menyimpang, sehingga nantinya tidak akan tersangkut permasalahan hukum. Fokus dengan kegiatan yang ada pada APBDes harus dilakukan, sehingga nanti penggunaan ADD dan DD dapat terarah, tepat sasaran dan tepat guna. Jangan sampai , kades baru dan perangkatnya menggunakan ADD dan DD tidak sesuai peruntukkannya, sehingga pada akhirnya apa yang dilakukan hanya akan menjerat ke permasalahan hukum,”jelas Doni Riana

Lebih lanjut dikatan pria yang digadang-gadang bakal calon Bupati/Wakil dalam pesta Demokrasi pada Pilbup 2024 nanti menegaskan,”Masyarakat juga tentu harus mengawasi, memberikan masukan dalam proses penggunaan anggaran agar berjalan pembangunan itu dengan jujur adil dan transfaran. Dan dapat melahirkan pemimpin yang betul-betul mengabdi melayani masyarakat,”tegas Doni Riana. Des

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *