Jakarta, faktapers.id – Hingga kini, Pandemi Covid-19 menyebabkan krisis global bagi pertumbuhan ekonomi nasional, aspek kesehatan dan aspek ketahanan pangan. Pada perjanjian Kerja sama (PKS) antara Kementerian Pertanian RI dengan TNI AD (29 September 2021) dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional, salah satu klausulnya menyebutkan pendampingan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan pertanian untuk percepatan tanam dan peningkatan produksi komoditas tanaman pangan melalui program food estate serta pengembangan sapi.
TNI AD diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian rakyat di masa pandemi. Agar kemampuan/kapabilitas TNI AD dalam mendukung revitalisasi perekonomian rakyat di masa pandemi dapat diaktualisasikan secara efektif dan efisien maka Staf Ahli (Sahli) Kasad Bidang Kawasan Khusus dan Lingkungan Hidup di bawah pimpinan Pa Sahli Tk III Brigjen TNI Gregorius Henu Basworo, S.I.P, M.Si.(Han) dan Pa Sahli Tk II Kasad Bidang Lingkungan Hidup Brigjen TNI F.F. Fransis Wewengkang, S.E., M.M. menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), bertempat di Aula Dharmagati Ksatria Jaya Pusbekangad, Kramat Jati, Jakarta Timur (16/6/2021).
Beberapa stake-holder dalam program Food Estate dihadirkan dalam forum ini, antara lain Kementerian Pertanian RI (Ditjen Sarana Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian RI), Pakar/Akademisi dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Hidup IPB, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Kodam II/Swj, Sterad, Pusziad, dan Pusterad.
Dalam sambutannya Koorsahli Kasad, Letjen TNI Wisnoe P.B mengatakan, Indonesia sebagai negara yang memiliki tekstur geografi agraris, di mana sektor pertanian menjadi sektor unggulan kedua setelah migas, telah menjadikan pertanian satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan atau mencatatkan kinerja positif di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia saat ini. Kondisi ini tentunya dapat dijadikan peluang bagi upaya mengatasi perekonomian rakyat di masa pandemi.
“TNI AD sebagai salah satu komponen pertahanan nasional matra darat, dalam menjalankan amanat UU No 34/2004, memiliki tugas Operasi Militer Perang (OMP) juga menjalankan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), di mana di dalamnya peran TNI AD membantu menanggulangi akibat bencana, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan serta memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Melalui forum FGD saya mengharapkan diperoleh masukkan tentang upaya yang perlu dilaksanakan dalam mempersiapkan peran TNI AD bersama Kementerian Pertanian RI dalam membantu perekonomian rakyat di masa pandemi Covid-19,” tegas Wisnoe.
“Saya mengingatkan program food estate yang telah dan sedang dilaksanakan di beberapa provinsi/Kodam yang ditentukan membutuhkan pengendalian dan pengawasan yang efektif dan efesien, demikian pula penentuan sasaran/lokasi/daerah dalam melaksanakan pendampingan ditetapkan berdasarkan data, informasi, dan ketentuan yang berlaku sehingga lokasi penanaman tepat sasaran, pemberdayaan lahan produktif bagi komoditas tanaman pangan di wilayah/daerah memiliki nilai strategis bagi peningkatan perekonomian rakyat di masa pandemi sehingga diperlukan pentahapan yang terencana dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, dan terakhir kekuatan/kemampuan TNI AD dalam bidang pertanian terbatas baik pada aspek organisasi, kemampuan teknis, maupun sarana dan prasarana yang dimiliki, ini menjadi atensi kita bersama,” jelasnya.
Diskusi yang difasilitasi moderator Letkol (K) Cba Siti Fajar Nuraini, S.E., M.M. berjalan hangat dan penuh antusiasme.
Tanggapan bergulir untuk mengkritisi dan memberikan masukan terhadap bahasan utama kepada para narasumber yang dihadirkan khusus oleh penyelenggara. Antara lain tentang bagaimana program food estate dan pendampingan yang dicanangkan dalam meningkatkan kapabilitas prajurit TNI dapat berjalan sesuai dengan maksud luhur MoU tersebut.
Demikian pula di satu sisi program juga harus dapat akuntabilitas khususnya dalam pertanggungjawaban administrasi, sehingga tidak meninggalkan PR di kemudian hari, maksud mulia malah justru meninggalkan masalah baru.
Upaya mewujudkan ketahanan pangan antara lain dilakukan dengan meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas pertanian melalui intensifikasi/optimasi lahan; peningkatan luas lahan pertanian melalui ekstensifikasi lahan, peningkatan efisiensi usaha tani dan penurunan kehilangan hasil melalui Good Agricultural Practices (GAP) atau budidaya pertanian yang baik/Good Handling Practices (GHP) atau penanganan pascapanen yang baik, peningkatan efisiensi distribusi dan penyimpanan/sistem harga pangan melalui perbaikan di sistem hilir pangan.
Yang disarankan ke forum diskusi antara lain bahwa food estate merupakan program nasional sehingga setiap kementerian/lembaga memiliki tanggung jawab pengendalian dan pengawasan (dalwas) sehingga dapat berhasil sesuai dengan rencana, perlu adanya regulasi antar instansi/lembaga dalam pelaksanaan keterlibatan masing-masing K/L dalam tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran, dan kegiatan pengawasan, memperhatikan aspek kondisi wilayah, pendekatan sosial budaya serta ketersediaan tenaga dan keberlangsungan program menjadi main focus. Juga jangan sampai pendampingan yang harus dilakukan prajurit TNI AD di lapangan seperti halnya Babinsa justru juga sebagai pelaksana di dalam program ketahanan pangan tersebut.
Hadir dalam acara FGD tersebut Koorsahli Kasad Letjen TNI Wisnoe P.B., para narasumber, Ir Itjenad, Waaster Kasad, Para Paban Staf Umum AD, Para Perwira yang mewakili Sat Balakpus, Para Pa Sahli Tk III Kasad dan Pa Sahli Tk II Kasad, Paban Sahli Kasad, serta tamu undangan lainnya.
Acara tersebut diselingi dengan penyerahan cendera mata dan piagam dari Koorsahli Kasad, Letjen TNI Wisnoe P.B kepada ketiga narasumber dan moderator serta dilaksanakan foto bersama. Her
