Singaraja.Bali.Faktapers.id – Rencana pembangunan bandara Bali utara sejak digaungkan dari 2013 bak menari di atas derita masyarakat Buleleng.
Isu tersebut sepertinya akan terus menjadi wacana politik , sebab hingga saat ini belum ada kejelasan penlok. Awalnya mencual isu lokasi berada di Desa Kubutambahan antara di darat atau di laut. Bahkan isu tersebut beralih ke daerah barat tepatnya di Desa Sumberkelampok kecamatan Gerokgak kawasan perhutanan milik TNBB.
Wacana ini sengaja digaung-gaungkan setiap ajang perhelatan pesta demokrasi oleh oknum-oknum berkepentingan mencari simpati masyarakat Bali.
Atas ketidak jelasan bandara yang lokasinya kebarat kebirit tersebut, LSM Gema Nusantara, Antonius Sanjaya Kiabeni melihat adanya kejanggalan dalam proses perencanaan dan penlok dari pembangunan Bandar Udara Baru bertaraf Internasional diduga ada penghambatan program Presiden Joko Widodo. Kepada awak media Faktapers.id Minggu 20/6/2021 mengungkapkan terjadi idikasi permainan oknum.
Pentolan Gema Nusantara itu juga menegaskan sikap pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten yang tidak tegas dalam program percepatan proyek strategis nasional.
“Bandara Bali Utara dimana kajiannya disana mestinya, karena sudah ada pepres dan dikuatkan Perda 03 tahun 2020 tentang RTRW Provinsi Bali, kekurangan inkonsisten dari pemerintah daerah terhadap program percepatan strategis Nasional”ungkap Anton.
Anton juga menyebutkan, komponen masyarakat diharapkan membantu dan mengumpulkan data-data untuk dilaporkan ke Satgas sehingga Presiden Jokowi mendengar apa yang terjadi di bawah.
“Atas kondisi carut marut kebarat kebirit isu ini dibawa, kita harapkan para penegak hukum untuk mengamankan program strategi nasional ini seperti,Panglima TNI, Kejaksaan Agung, Kapolri, KPK karena ini termasuk Perpres sehingga para relawan Jokowi bergerak.
Disentil terhadap lokasi dikawasan barat Buleleng tepatnya di wilayah TNBB, Desa Sumberkelampok Anton menjelaskan,
“Kalau bicara di barat kayaknya belum memungkinkan karena disana kawasah hutan milik TNBB yang sudah ada UU yaitu RTRW Nasional bagaimana RDTR menentang melawan produk hukum yang lebih tinggi menurut saya salah besar,” ujar Anton.
Lebih jelas dikatakan jika melempas dari kajian awal, “Kalau dikaji kebarat uangnya dari mana, apa menggunakan uang APBN ataukah menggunakan uang para swasta itu biar jelas. Isu di barat ini sengaja di pelintir dengan bumbu merica sehingga semakin pedas. Sekarang kalau pemerintah konsisten tinggal panggil periksa ada tidak duitnya,” terang Anton
Kata pria yang getol mengawasi penyimpangan di Bali ,”Ada indikasi kuat, oknum-oknum para pengusaha-pengusaha lokal berskala nasional dan juga para oknum pejabat ingin menghambat. Indikasi kuat menghambat proyek strategis nasional,” tegas Antonius Sanjaya Kiabeni
Adanya indikasi dan dugaan oknum pengusaha, bahkan oknum pejabat yang bermain dalam rencana pembangunan Bandara Bali Utara diharapkan adanya ketegasan dari pihak-pihak terkait sehingga rencana keberadaan bandara di Buleleng itu tidak hanya sebatas wacana saja
Untuk diketahui, di Provinsi Bali, selain bandara Bali Utara, dalam rencana proyek strategis nasional juga membangun pelabuhan Sanur (Denpasar) – Pulau Nusa Lembongan (Klungkung), Bendungan Tamblang (Buleleng) dan Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Sidan (Badung).
Namun hingga pertengahan tahun 2021, dari empat proyek strategis nasional itu semuanya sudah mulai dikerjakan kecuali bandara yang masih belum jelas rencana pembangunannya. Des
