Senin, September 20, 2021
BerandaDKI JakartaAnggota Komisi III DPR RI Habiburokhman Minta Dihukum Polisi Bicara 'Kamu Paspampres...

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman Minta Dihukum Polisi Bicara ‘Kamu Paspampres Memang Kenapa’

Jakarta, Faktapers.id- Insiden keributan antara seorang polisi petugas PPKM Darurat berpakaian preman dengan anggota Paspampres mendapat sorotan dari anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman. Habiburokhman meminta agar polisi yang terlibat keributan dengan anggota Paspampres itu dihukum.

Pasalnya ada kata kata dan sikap arogan oknum polisi pakaian preman dengan mengatakan ‘Kamu Paspampres Memang Kenapa’.

“Terkait insiden petugas PPKM darurat dengan anggota Paspampres, saya perlu ingatkan agar petugas di lapangan jangan arogan. Selain itu, mereka juga harus paham aturan. Apa pun masalahnya tidak akan menjadi besar jika pendekatan yang dilakukan tidak kasar dan dengan nada baik,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Habiburokhman menegaskan bahwa Paspampres termasuk kategori kritikal yang bebas dari aturan penyekatan. Dia mengingatkan, jangan sampai aparat justru dicap tidak paham hukum.

“Siapa pun oknum yang menghardik dengan kalimat ‘kamu Paspampres, memang kenapa’ harus dihukum dan direedukasi. Jelas bahwa Paspampres masuk dalam sektor kritikal yang harusnya bebas dari penyekatan. Jangan sampai masyarakat menilai bahwa aparat arogan dan justru nggak paham hukum,” tegas Habiburokhman.

Lebih lanjut, Habiburokhman menyadari kondisi petugas PPKM darurat yang pastinya letih. Namun, sebut dia, jangan sampai kondisi tersebut dijadikan alasan untuk bertindak ‘kasar’.

Habiburokhman menekankan masyarakat yang ditertibkan bukan musuh. Waketum Gerindra itu mengingatkan seluruh aparat agar mengedepankan pendekatan yang edukatif dan persuasif.

“Kami paham petugas yang jaga dalam keadaan letih. Tetapi bukan berarti mereka harus bersikap represif,” tandasnya.

“Situasi bencana seperti ini jangan disamakan dengan situasi perang, orang yang akan ditertibkan bukanlah musuh, tetapi rakyat. Kedepankan pendekatan yang edukatif dan persuasif. Beri penyadaran bahwa ketentuan penyekatan dan lain sebagainya itu untuk kepentingan bersama,” imbuh anggota DPR dapil DKI Jakarta I itu.[]

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments