Jakarta, faktapers.id – Ketersediaan informasi yang layak bagi anak menjadi sebuah kebutuhan di tengah era keterbukaan informasi saat ini. Di samping kemampuan literasi anak perlu diasah, pemerintah juga perlu mengupayakan penyediaan informasi yang layak bagi anak.
Untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi khususnya dalam mencari dan memperoleh informasi yang layak sesuai usia dan tingkat kecerdasannya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus berupaya mendorong komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan penyediaan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di seluruh Indonesia.
Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Endah Sri Rejeki menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan informasi yang layak bagi anak sangat penting guna mewujudkan anak-anak yang cerdas dan generasi emas pada tahun 2045.
“Proses pengembangan layanan PISA, kami awali dengan melakukan sosialisasi standarisasi PISA, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) standarisasi PISA kemarin hingga hari ini. Hal ini, merupakan bentuk upaya bersama antara pemerintah maupun masyarakat dalam memastikan terpenuhinya hak anak atas informasi yang layak anak, serta mencerdaskan dan meningkatkan literasi anak,” ungkap Endah dalam acara Bimbingan Teknis PISA yang dilaksanakan secara virtual.
Endah berharap para peserta bimbingan teknis yang diselenggarakan pada 27-28 September dan terdiri dari seluruh perwakilan Dinas PPPA Provinsi dan Kabupaten/Kota serta organisasi perangkat daerah lainnya, dapat melihat lebih detail dan jelas tentang standarisasi PISA, sebagai tolak ukur dalam penyediaan layanan informasi yang layak bagi anak secara optimal.
“Fasilitasi Kemen PPPA tidak berhenti sampai di sini. Kami juga bertanggungjawab untuk fokus membantu pemerintah daerah dalam membentuk dan mengembangkan PISA. Hal ini bertujuan agar layanan informasi yang sudah dimiliki daerah seperti perpustakaan, taman cerdas, dan semua fasilitas yang ada, bisa diubah menjadi ramah anak sebagai PISA,” tambah Endah.
Endah juga mengungkapkan bahwa yang terpenting semua pihak ikut memastikan bahwa PISA telah memenuhi proses standarisasi dalam menyediakan layanan optimal bagi anak. Sehingga upaya untuk meningkatkan semangat membaca pada anak melalui layanan informasi yang baik, lengkap, dan bermanfaat bisa terwujud.
Pada isian formulir asasmen bimtek ini, ada 6 (enam) persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk menjadikan PISA yang terstandarisasi terkait kebijakan, program, pengelolaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan lingkungan, serta monitoring dan evaluasi.
Berbagai persyaratan tersebut merupakan kebijakan pembentukan PISA yang tertulis dan ditandatangani pemimpin tertinggi di wilayah dengan tiga program, yakni program layanan informasi, program diseminasi/penyampaian informasi, dan program pendukung yang didokumentasikan dalam bentuk kebijakan dan prosedur atau SOP. Seperti pendanaan yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun secara rutin; tenaga pengelola PISA harus terdiri dari minimum 1 (satu) ketua/koordinator dan satu tenaga staf; fasilitas PISA harus dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi yang memadai; serta menerapkan sistem monitoring dan evaluasi (monev) untuk melihat sejauh mana tujuan PISA tercapai.
Sementara itu, Pendiri Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA), Nina Mutmainnah menilai para peserta yang hadir untuk mengikuti bimbingan teknis hari ini sudah menjalankan mekanisme pengisian borang standarisasi PISA dengan baik. Hal ini merupakan bentuk respon positif dari pemerintah daerah dalam memperkuat komitmen dalam mengembangkan PISA di wilayah masing-masing.
“Hal yang paling penting adalah semangat luar biasa kita bersama untuk membentuk PISA di seluruh Indonesia. Semoga niat positif dan semangat ini dapat terus kita jaga demi memenuhi hak-hak atas informasi yang layak bagi anak-anak Indonesia,” pungkas Nina. Her
