Sabtu, September 25, 2021
BerandaDKI JakartaAtasi Penderitaan Rakyat, Sejumlah Tokoh Nasional Lintas Agama dan Suku Deklarasikan MPR

Atasi Penderitaan Rakyat, Sejumlah Tokoh Nasional Lintas Agama dan Suku Deklarasikan MPR

Jakarta, faktapers.id – Sejumlah tokoh nasional, ulama, ekonom dan tokoh lintas agama mendeklarasikan MPR (Majelis Penderitaan Rakyat) untuk kemakmuran rakyat Indonesia merajut masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Para tokoh yang hadir dalam deklarasi MPR ini adalah: Penggagas MPR, Babeh Aldo, Pendakwah Haikal Hassan Baras, Tokoh GNPF Ulama Ustadz Yusuf Martak, Pendeta Donny David Manalu, aktifis perempuan Desi, Ekonom, Ichsanuddin Noorsy dan praktisi hukum Juju Purwantoro.

Penggagas MPR, yang juga salah seorang Youtuber Indonesia, Babeh Aldo mengatakan, deklarasi MPR merupakan sebuah gerakan moril yang ingin memfasilitasi masyarakat untuk bisa melakukan gugatan terkait dampak buruk akibat diskriminasi penanganan pandemi Covid-19.

“Bagi masyarakat yang ingin menggunakan haknya untuk menggugat situasi ketidakadilan ini, silahkan datang kesini,” papar Babeh Aldo di Kopi Babe Haikal, Jalan Raya Inpres, RT 3, RW 1, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu, (5/9/2021).

Babeh Aldo, merasa, penderitaan rakyat saat ini diakibatkan penanganan Pandemi bukan hanya dirasakan oleh satu golongan, bangsa ini sedang dipropaganda pecah belah. Majelis Penderitaan Rakyat hadir sesuai taglinenya ‘Merajut Semua Beda Demi Persatuan Bangsa Melawan Segala Derita’.

Ditempat yang sama, Pendakwah Haikal Hassan Baras, menyampaikan bahwa kindisi dan keadaan bangsa Indonesia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga masyarakat harus bicara jujur dan berindak agar kondisi Indonesia tidak semakin terpuruk.

“Saat ini Rakyat Indonesia sedang menderita. Kondisi ini tak perlu ditutup-tutupi. Kita sudah cape mendengar masyarakat kurang pangan padahal kelaparan. Kita sudah cape mendengar penyalahgunaan administrasi padahal maling, koruptor. Karena itu bicaralah apa adanya bahwa vetul rakyat sedang menderita,” turur Haikal Hassan.

Sementara itu, Pendeta Donny David Manalu mengatakan bahwa situasi Covid-19 saat ini merupakan sebuah plandemik. Karena situasi ini direncanakan dengan baik.

“Penderitaan rakyat terjadi sejak plandemik ini terjadi. Banyak rakyat yang tidak tahu agenda jahat dibalik vaksinasi ini. Vaksinasi bukanlah jalan kebebasan tetapi justru jalan bagi mereka untuk merampas kemerdekaan kita semua. Ini bukan masalah satu agama tertentu tapi ini untuk semuanya. Oleh karenanya itu ‘kami’MPR ini peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah dirampas dari bangsa ini,” tegas Pendeta David Manalu ini berapi-api.

Dikesempatan yang sama, Tokoh GNPF Ulama Ustadz Yusuf Martak menjabarkan bahwa deklarasi MPR ini dilatarbelakangi karena negara saat ini sedang dalam keadaan terancam karena MPR RI dan DPR RI saat ini dalam keadaan mandul.

Bahkan kata Yusuf Martak, sumber daya alam Indonesia telah banyak dikuras, kebebasan masyarakat Indonesia dibatasi sementara TKA bebas masuk.

Tak hanya itu, Dia juga mengkritik masa PPKM diperpanjang terus dan banyak urusan negara ditangani Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang bagaikan menguasai seluruh jabatan.

“Kenapa sih cuma LBP saja kok tidak ada yang berani? Apa sih kelebihannya LBP? LBP gak ada apa-apa nya kosong di mata saya kok!,” pungkas Yusuf Martak.

Desi, satu-satunya perwakilan wanita dalam kesempatan ini mengatakan, Rakyat Indonesia harus berani bangkit melawan penindasan dan ketidakadilan di negeri ini dengan kebijakan yang berubah-ubah.

Dalam sesi terakhir Ekonom Ichsanuddin Noorsy menjabarkan bahwa yang sedang dihadapi seluruh manusia di dunia saat ini sedang didikte oleh sebuah kekuatan dilyar institusi. Ada pergeseran dari korporasi ke rakyat. Dan korporasi mendikte habis-habisan negara. Salah satunya adalah melalui teknologi HP (Handphone).

“Tanpa kita sadar, kita sudah berada dalam sistem ketergantungan dan dipaksa menggunakan HP. Meski kita hanya sebagai operator atau user. Inilah yang disebut dengan neo korteks war. Melalui HP, pikiran-pikiran kita dipaksa menerima berbagai hal seperti hal yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah,” terang Ichsanudin Noorsy.

Dari seluh pembicara, semua berkomitmen dan bertekad mencoba memperbaiki kondisi masyarakat dengan membacakan deklarasi MPR yang dipimpin oleh Babe Aldo. Berikut isi deklarasi MPR:

Kami anggota dan penggurus Majelis Penderitaan Rakyat,

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang beradab, Musyawarah untuk mufakat, Pluralitas persatuan dan kesatuan, dalam bingkai Kebhinekaan dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan dan selalu berjuang untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

2. Kami MPR menolak dengan keras segala bentuk penindasan pemaksaan kehendak, perpecahan antar golongan, anti demokrasi, kekerasan dan perseteruan suku, agama dan ras dalam bentuk dan alasan apapun juga.

3. Kami MPR, mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk selalu berfikir, berkata, bertindak dengan Ahlak dan menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. Berjuang sesuai dengan peraturan hukum dan konstitusi serta Undang-undang yang berlaku.

4. Kami MPR akan selalu berjuang berusaha bersama rakyat Indonesia, dakam mencapai kesejahteraan, keadilan dan kemaslahatan rakyat, sesuai dengan cita-cita Pancasila dan undang-undang dasar negara 1945

5. Kami MPR berjanji dan berikrar bersama untuk majunya Indonesia menjadi negara yang Adil dan Makmur, mandiri, sesuai cita-cita para pendiri bangsa.

Sebagai langkah awal, MPR akan melakukan gugatan ke PTUN pada 13 September 2021, untuk menggugat semua bentuk diskriminasi kebijakan penanganan Covid-19, termasuk bukti sertifikat vaksin yang digunakan sebagai persyaratan keadministrasian kegiatan masyarakat. Her

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments