DaerahBali

Api Dalam Sekam Desa Kubutambahan, Dituduh Gelapkan Asset Desa Adat dan Gandakan Sertifikat Jro Warkedea Angkat Bicara

×

Api Dalam Sekam Desa Kubutambahan, Dituduh Gelapkan Asset Desa Adat dan Gandakan Sertifikat Jro Warkedea Angkat Bicara

Sebarkan artikel ini

Singaraja, Faktapers.id -Perseteruan Penghulu Desa Adat Kubutambahan dengan Kelompok masyarakat terus bergejolak, api dalam sekam ini semakin menunjukan bara. Penghulu Adat Kubutambahan Jro Pasek Warkedea adanya stetmen dugaan penggelapan tanah DP (Duwen Pura) yang belakangan ini digadang-gadang bakal lokasi Bandara Bali Utara namun keputusan dari PT BIBU, Bandara Bali Utara rencananya akan di lokasikan dilaut Kubutambahan kendati menggunakan tanah DP Bendesa adat akan mempertimbangkan.

Warkedea membantah laporan dari oknum kelompok masyarakatnya, menurut Warkedea 2 oknum masyarakatnya Sujana Budi dan Ngurah Markota telah menjalani proses hukum dan ditetapkan tersangka akibat pencemaran nama baiknya selaku penanggung jawab Desa Adat Kubutambahan kepada awak media mengungkapkan Selasa (1/2/2022)

Warkedea yang dilaporkan ke Krimsus Polda Bali menampik stetmen dari Gede Suardana dan Ketut Ngurah Markota yang melakukan orasi Senin (31/1),

“Dia mengatas namakan Kerama Desa, tetapi sebenarnya hanya segelintir orang saja itu kalau tidak salah 10 orang melakukan orasi, itu semua mengada ada. Suardana dan kelompoknya sebenernya hanya membuat situasi gaduh. Pada waktu pertemuan keinginannya melepas status tanah DP menjadi tanah Negara dan membuat situasi gaduh ini masuk ke Desa Linggiih dengan mencari alasan dan memasang beberapa baliho,”ujar Warkedea.

Dugaan dikatakan melakukan penggelapan asset , Warkadea kembali mengungkapkan menurut kebenaranya yang selama ini masih berseteru dengan kelompok KOMPada. “Kemarin saya sudah lapor yang bersangkutan dan ditetapkan tersangka akibat pencemaran nama baik yang sampai sekarang masih P19 ,Sujana yang merupakan mantan Tim Ahli Gubernur,”paparnya

Dugaan kasus yang dialami Warkedea berlanjut, Gede Suardana yang merupakan LSM pada 2016 melaporkan ke Polda Bali dugaan adanya sertifikat ganda dari tanah DP menjadi hak milik, “Saya sempat dipanggil Krimsus Polda Bali dari sana kami tidak bisa dibuktikan sesuai data. Jadi berbagai macam laporan dari 2016 dan kemudian Desa Linggih Ketut Ngurah Markota melaporkan saya,”kata Wakedea.

Selaku Bendesa Adat Kubutambahan yang telah dipercaya 26 tahun menjaga keutuhan desa adat baik Skala Niskala lebih jelas mengatakan, “Apa yang kami alami selama ini dan tetap bertanggung jawab baik dalam rapat/paruman Desa seperti yang disangka kan tanpa persetujuan kerama adat semua tidak benar dan kami bantah Gede Suardana. Dan ini sudah ada bukti yang tertuang dalam proses hukum,”ungkapnya

Tuduhan mafia tanah terjadi menurut Warkadea tidak benar, “Yang dijaminkan sekali lagi kami tegaskan, pengusaha hanyalah SHGB untuk mencari permodalan di perbank kan bukan SHM,”

Dugaan Warkedea menyertifikatkan ganda tanah DP desa Adat Kubutambahan ditampiknya. “Itu tidak benar, tidak ada sertifikat ganda dan tanah DP masih utuh dan tidak ada perubahan status tanah DP menjadi hak milik yang dituduhkan ke saya,”jelas Jro Pasek Ketut Warkedea.

Sebelumnya Senin (31/1) Mangku Gede Suardana menggelar orasi di Balai Banjar Kaje Kangin bersama kelompoknya dengan membawa spanduk bertuliskan “Pengaduan masyarakat tanggal 13 Novenber 2020 tentang Penggelapan (Pasal 273 KUHP), Sewa Kontrak Tanah Desa Adat Pelapor an, Gede Sumenasa dan Terlapor an Ketut Warkedea”

Warkedea di laporkan ke Polda Bali, dalam orasi tersebut Gede Suardana mengungkapkan tidak satu laporan melainkan beberapa dugaan dilaporkanya, “Tahun 2016 saya melaporkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum pengadaan sertifikat ganda yang sekarang masih belum ada kejelasanya. Kedua ada indikasi penggelapan asset desa adat seluar 370 oleh Warkedea sebagai penghulu yang tidak melalui paruman desa dan kasus ini sudah dilimpahkan ke Polres Buleleng dan kami sudah dikasihkan SP2HP 3 kali dan masih berproses,”ujarnya.

Kasus tersebut yang belum ada titik terangnya, Suardana berharap Polres Buleleng segera menuntaskan , “Kami berharap Polres Buleleng segera menuntaskan kasus ini, sehingga tidak menjadi api dalam sekam. Kalau penegak hukum tidak bisa memberikan keadilan dan pemerintah diam dan api dalam sekam ini akan meledak suatu saat dan menjadi perang saudara dan kami tidak mau kehilangan hak kelola tersebut,”jelas Suardana. ds

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *