Singaraja, Faktapers.id -Rencana SMA/SMK Bali Mandara ide yang dimiliki oleh PT Sampoerna Tbk, kemudian di dukung oleh program Gubernur Bali saat itu Made Mangku Pastika. Hingga sekolah tersebut mendapat predikat terbaik dan mampu meluluskan anak didiknya menjadi putra-putri terdidik bahkan tidak tanggung lulusan Bali Mandara rata-rata berhasil.
Pemerintah Provinsi selama ini dianggap dari 2019 sampai 2022 belum pernah membangun SMA/SMK, sehingga terjadi kekurangan daya tampung masuknya siswa baru. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali, KN Boy Jayawibawa, memaparkan Pemprov Bali sedang membangun sebanyak 14 SMA/SMK baru. Wilayah Denpasar (3 SMA, 1 SMK), Badung (3 SMA, 2 SMK), Karangasem (1 SMA, 1 SMK), Gianyar (2 SMA), dan Jembrana (1 SMA). Hal itu dianggap akan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan dibidang pendidikan, sejalan dengan meningkatnya siswa baru. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp. 364 miliar.
Imbas dari rencana tersebut SMA/SMK Bali Mandara yang berlokasi di Buleleng yang selama ini dikelola secara eksklusif dan mampu anak-anak miskin dalam mengenyam pendidikan dari berbagai daerah di Bali bahkan memiliki asrama, kini akan dikelola dengan sistem pembelajaran dan tata kelola yang setara dengan SMA/SMK Negeri lainnya di seluruh Bali. Hal itu dilakukan agar berkeadilan untuk semua siswa SMA/SMK sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
Mulai 13 Juni 2022 penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tahun pelajaran 2022/2023 di SMA/SMK mulai bergulir, tetapi polemik adalah PPDB SMA dan SMKN Bali Mandara yang selama ini identik untuk siswa dengan kemampuan akademik pas-pasan dari kalangan tidak mampu alias miskin. Polemik muncul setelah Gubernur Wayan Koster memastikan PPDB untuk SMA Bali Mandara akan disamakan dengan SMA negeri lainnya di Bali
Meski mendapat penolakan dari para calon siswa, orang tua, pengamat pendidikan hingga legislatif, Gubernur Koster tetap pada keputusannya. “SMA dan SMK Bali Mandara mulai PPDB tahun ini, sistem penerimaan siswanya sama dengan sekolah yang lainnya, secara reguler dan secara online,” kata (Disdikpora) Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa.
Kendati keputusan diambil untuk menyamakan sistem pembelajaran di SMAN Bali Mandara dengan sekolah lainnya karena berdasarkan hasil evaluasi namun dianggap masih banyak anak-anak di luar sekolah itu yang kurang mampu dan pemerintah wajib hadir.
Masyarakat menilai SMA /SMK Bali Mandara sangat memberikan kontribusi /kemudahan bagi siswa siswi miskin yang mengenyam pedidikan ditempat tersebut dari berbagai Kabupaten di Bali, IGK Kresna Budi selaku ketua Komisi II DPRD Bali dan Ketua DPD Golkar Buleleng kendati mendorong Pemprov Bali terhadap rencana tersebut namun tetap mengingatkan pemerintah Bali untuk menganalisa kembali rencana tersebut. Ditemui awak media Jumat (10/6) dikediamanya di Buleleng mengatakan.
“SMA Bali Mandara sangat bisa memberikan kemudahan bagi orang tua siswa siswi, kalau SMK/SMA tersebut jadi di regulerkan setara dengan SMA lainya bisa jadi para orang tua enggan menyekolahkan anaknya disebabkan biaya/kos terlalu tinggi jika bersekolah di SMA lain”papar Kresna Budi
Menurut Kresna Budi, ditakutkan akan banyak anak-anak miskin tidak bisa mengenyam pendidikan dan akan meningkatkan kemiskinan di Bali. Peran pemerintah harus hadir mengentaskan kemiskinan bukan meningkatkan kebodohan.
”Mari kita belajar Tat Twam Asih, pemerintah harus memikirkan dampaknya agar tidak menjadi program gagal dikemudian hari. Ingin menuntaskan kemiskinan malah meningkatkan kebodohan bisa jadi akan terjadi degradasi. Aturan itu harus keberpihakan terhadap yang dibawah, kalau tidak mampu pemerintah jangan berangan-angan membangun sekolah lain,”jelas Kresna Budi Ketua DPD Golkar Buleleng. ds
