Pengacara Bendasa Adat Kubutambahan Sudarma Akan Buktikan Di Pengadilan, Siap Praperadilankan Polres Buleleng

IMG 20220808 WA0119

Singaraja, Faktapers.id -Buntut penetapan Tersangka Bendesa Adat Kubutambahan Jro Ketut Pasek Wardadea atas tanah di Balai Adat Kaje Kangin Desa Kubutambahan, Buleleng penyidik Polres Buleleng dianggap terlalu dini, bahkan tidak memperhatikan sejarah tanah tersebut

Jro Pasek Ketut Warkadea yang selaku Bendesa Adat Kubutambahan ditetapkan tersangka saat dikonfirmasi Sabtu (30/7) dikediamanya mengaku ada unsur diskriminasi, “Saya memahami prosesnya dan saya punya hak hukum untuk membela diri bahwa saya tidak merasa bersalah karena persoalan ini berkaitan dengan adat secara luas. Kecuali saya mencuri uang secara pribada baru salah,”kata Warkadea.

Tanah yang dipermasalahkan itu, sejak tahun 1971 dikuasai dan dijadikan Balai Banjar Adat oleh warga setempat dan lahan tersebut sebenarnya diberikan oleh Gede Putra (almarhum) untuk pembangunan sekolah inpres yang saat ini bernama SD N 4 Kubutambahan dan SD N 5 Kubutambahan, bukan dari oleh Ketu Paang yang kini mempermasalahkan. Kelebihan tanah pembangunan sekolah, sejak tahun 1971 telah dimanfaatkan sebagai Balai Banjar Adat Kaja Kangin, “Semua kepentingan umum (pasum) saat itu Kelian Dusunnya Nyoman Parta keluarganya Intaran Seputra, dulu bangunan berupa gubuk setelah dapat bantuan dari pemerintah ada perubahan bangunan dan penataan terdapat yang dulu bernama pipil (patok D). Ini sengaja ada oknum memanfaatkan Ketut Paang selaku keluarga Gede Putra untuk menggugat tanah itu, kenapa tidak dulu…?,”kesal Warkadea.

Sisi lain Kuasa Hukum Warkadea, Jro Sudarma, S.H yang selalu vokal dalam berhadapan hukum mengambil sikap tegas terhadap institusi Polres Buleleng Senin (8/8) mengungkap,

“Kami harapkan Kapolres mengambil sikap tegas untuk menunda sementara perkara ini sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap menyangkut hak sipelapor terhadap tanah yang diakui sebagai milik orang tua mereka,”papar Jro Sudarma.

Terhadap gugatan perdata yang sedang berjalan sesuai dengan jadwal Sudarma mengatakan,” Sidang pertama berlangsung tgl 10 Agustus 2022 , permasalahan di polres ada tambahan terhadap klien kami, diminta keteranganya terhadap proses PTSL dan pihak BPN sudah berkoordinasi terhadap kajian seperti pemeriksaan obyek, siapa yang mengawasi. Sehingga karna ada penelitian tersebut prosesnya lanjut ke penerbitan sertifikat,”ujar Sudarma

Dasar hukum yang dijadikan pegangan oleh penyidik polres Buleleng menetapkan Bendesa Adat Kubutambahan, Jro Warkadea menjadi tersangka, menurut Kuasa hukum tersangka Jro Sudarma,”Adanya dugaan surat palsu, yang dipalsukan menurut penyidik keadaan. Bahwa tanah yang didaftarkan tersebut dibawah penguasaan Jro Warkadea selaku Bendesa Adat Kubutambahan. Yang benar tanah itu dikuasai oleh ahli waris Gede Putra (pelapor Ketut Paang). Kami tanyakan kepenyidik kalau bener pelapor ahli waris kami pingin bukti malah penyidik belum bisa menunjukan itu,”papar Jro Sudarma.

Didiuga ada permainan terhadap Warkadea sebagai tersangka, pasalnya dalam penguasaan obyek Balai Dusun Kajekangin Desa Kubutambahan telah melalui proses, bahkan sertifikat tersebut masuk mana Desa Adat bukan perseorangan.

“Dengan alasan itu kami minta karna menyangkut hak, maka dari itu kami gugat di pengadilan. Mari buktikan apakah pelapor memiliki hak. Kalau tidak memiliki hak berarti laporan itu tidak ada pidana. Kami harapkan kepolisian mengembalikan harkat martabat klien kami yang selama ini porak poranda dengan menyandang status tersangka,”kata Sudarma.

Sudarma mengherankan terhadap somasi yang di berikan oleh Biro Hukum Polda Bali yang bukan status Lowyer atau pengacara pelapor,”Aneh kan somasi oleh pelapor dari kuasa hukum pelapor yaitu empat orang anggota Bidkum Polda Bali Polda Bali. Yang ini kami minta ketegasan Kapolda Bali, apakah ada alasan hukum yang menjadikan bidang hukum dari Polda berhak mensomasi warga masyarakatnya. Ini hak privasi/pribadi, bukan kepentingan institusi. Kalau pelapor memang berikan kuasa atas dasar kepentingan institusi saya minta surat perintah dari atasanya,”tegas Jro Sudarma

Diketahui dalam somasi Polda Bali seperti yang ditunjukkan Kuasa Hukum Warkadea,I Wayan Sudarma SH,tercatat diantaranya staf Bidang Hukum Polda Bali I Wayan Kota SH,Kompol I Ketut Soma Adnyana,SH,MH,Ety Dwi Suprapti,SH dan Briptu I Made Budhayasa,SH melayangkan somasi atas nama kliennya I Ketut Paang Suci Wira Brata Yuda.

Dalam penetapan Tersangka,penyidik diduga tidak mempertimbangkan sebelumnya, dugaan gelar perkara tidak melibatkan atasan.

Sudarma,S.H lebih mempertegas, “Kami tegaskan lagi, jabatan atau pangkat seseorang dalam kepolisian tidak akan bisa menyelamatkan dia dari potensi pelanggaran kode etik. Kalau surat kami tidak di tanggapi jelas sudah barang tentu akan mempra pradilkan Polres Buleleng terhadap penetapan klien kami sebagai tersangka,”imbuhnya.ds

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *