Klaten, Faktapers.id – Puluhan distributor pupuk subsidi, penyuluh pertanian lapangan dan petani, mengikuti pembinaan Kios Pupuk Lengkap (KPL) dan sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 yang digelar Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Klaten bekerjasama dengan PT Pupuk Indonesia di Gedung Baka Klaten, Jumat (28/10/2022).
Kegiatan yang menghadirkan tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Klaten ini, bertujuan dalam rangka ketepatan dan percepatan pembagian pupuk bersubsidi sesuai dengan Permentan. Berdasarkan Permentan Nomor 10 yang berlaku sejak 8 Juli 2022, jenis pupuk yang disalurkan adalah jenis urea dan NPK.
Sosialisasi ini juga dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Klaten, Widiyanti, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Anang Wijatmoko, Anggota DPRD Klaten Fraksi Golkar, Hapsoro, Anggota DPRD Klaten Fraksi PDI Perjuangan, Widodo dan Distributor Pupuk Bersubsidi se-Kabupaten Klaten, perwakilan PT Pupuk Indonesia, Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
Analis Kebijakan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perdagangan, DKUKMP Klaten, Dewi Wismaningsih mengatakan, tugas KPL adalah menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tani. Menurutnya, ini terkait dengan hasil rekomendasi dari rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama pihak terkait dengan rekomendasi perbaikan kebijakan pupuk bersubsidi.
“Jenis komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi, komoditas prioritas berdasarkan komoditas pangan pokok dan komoditas berdampak terhadap inflasi. Dimana mendasari dari hal tersebut, komoditas strategis pertanian sesuai dengan Perpres 71 tahun 2015, itu komoditasnya hanyalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, dan bawang putih,” papar Dewi.
Dari sebelumnya puluhan komoditas, kata dia, yang mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi, maka mendasari dari rekomendasi itu hanya menjadi sembilan komoditas. Yakni padi, kedelai, jagung, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan cokelat. Diakui, hal ini tentunya dampaknya menjadi luar biasa buat masyarakat.
“Belum lagi, terhadap jenis pupuk yang diberikan, juga ada pengurangan, belum memakai dengan nilai subsidi yang ada. Pengurangan ada masalah lagi dengan penyaluran yang menjadi tugas pokok dan fungsi semua selaku kepanjangan tangan dari distributor,” terangnya.
Anggota DPRD Kabupaten Klaten dari fraksi Golkar, Hapsoro mengatakan, pihaknya akan terus menjembatani supaya kartu tani segera diterima oleh petani, mengingat pentingnya pendistrian pupuk tersebut. Menurutnya, pupuk tidak bisa terserap penyebabnya beberapa faktor diantaranya ada beberapa klausa yang harus ditaati dan perlunya pemahaman kepada petani.
Sementara itu, Kepala Gudang PT Pupuk Indonesia Klaten, Purwanto menjelaskan stok Urea bersubsidi di gudang hingga saat ini masih tersedia 20.307 ton. Dari jumlah rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) tahun 2022 dan serapan Januari hingga September baru sekitar 66 persen.
Sedangkan sisa alokasi yang belum terserap setelah dihitung masih ada sekitar 6.000 ton untuk 2,5 bulan kedepan, dan diprediksi tidak terserap semua dengan kendala banyak kartu tani masih ada di Unit-Unit BRI. Harapanya dari BRI Unit bisa menyampaikan data atau nama-nama pemegang kartu tani disampaikan ke dinas supaya distribusi bisa dilaksanakan 100 persen. (Madi)