Jakarta, Faktapers.id -Terkuaknya pembangunan jalan di Provinsi Lampung usai dikritik oleh seseorang bernama Bima Yudho Saputro melalui akun TikTok @awbimaxreborn menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, peran KPK untuk melakukan pemantauan di salah satu provinsi Sumatera itu bakal dilakukan apabila ada informasi mengenai pembangunan yang tidak maksimal.
Ia mencontohkan ada proyek perbaikan jalan di Lampung baru saja rampung dilakukan tetapi kembali rusak. Jika hal ini terjadi, Ghufron menduga ada praktik yang tidak sesuai dengan perencanaan sebenarnya.
“Kewenangan KPK itu yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dikorup, tapi kalau proyek-proyek yang tidak efektif, kemudian misalnya tidak dilaksanakan sehingga rusak apalagi menjelang mudik begini, itu tentunya masih dalam kerangka program pemerintah,” terang Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakata, Minggu (16/4/2023)
“Tapi, kalau sekiranya ada info bahwa ‘Pak itu sudah dilaksanakan Pak, tapi kok baru sebulan, dua bulan rusak’, itu diduga proyeknya ada yang tidak benar, yang salah satunya mungkin perlu dicurigai ada korupsi,” ujarnya.
Meski begitu Ghufron meminta masyarakat terus berpartisipasi untuk memberikan informasi terkait adanya proyek pemerintah yang diduga bermasalah.
Ghufron menegaskan laporan yang diterima oleh Komisi Antirasuah itu bakal didalami untuk segera ditindaklanjuti jika ditemukan penyimpangan di dalamnya.
“Yang begitu-begitu baru KPK akan turun untuk memonitor, karena kalau sudah dilaksanakan (suatu proyek) berarti penentuan wewenang pelaksanaan yang sudah selesai,” kata Ghufron.
“Mohon juga kepada teman-teman media untuk juga memberikan informasi kalau sekiranya ada hal-hal yang mencurigakan seperti itu,” tambahnya.
Bima Effect
Sosok Bima Yudho Saputro pemilik akun TikTok @awbimaxreborn tengah menuai sorotan usai konten presentasi bertajuk “alasan Lampung tidak maju-maju” viral.
video berdurasi 3 menit 28 detik itu melontarkan kritik terhadap kondisi sejumlah sektor di Lampung.
Beberapa sektor yang dikritik, di antaranya terkait infrastruktur, proyek Kota Baru, pendidikan, tata kelola birokrasi, pertanian, dan tingkat kriminalitas.
Bima Yudho menyebut, infrastruktur di Lampung banyak yang rusak, sementara proyek Kota Baru disebut mangkrak sejak lama.
Akun ini pun menyebut bahwa pendidikan di Lampung tidak merata hingga ketergantungan akan pertanian.
(*/Umar)
