Jakarta, Faktapers.id -Wakil Wali Kota (Wawali) Administrasi Jakarta Pusat Chaidir menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Kemacetan di Provinsi DKI Jakarta.
FGD ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ditandai dengan pemukulan gong, di Ballroom Sumba Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).
Dalam sambutannya, Heru mengatakan, upaya penanganan kemacetan merupakan tuntutan masyarakat yang harus didiskusikan bersama. Dan melalui FGD ini berbagai masukan, saran, ide, dan inovasi diperlukan untuk mengatasi kemacetan.
“Bagaimana jika jam kerja dibagi. Pada saat saya diskusi dengan Pak Kapolda, Pak Dirlantas, kalau jam 06.00 itu seperti air bah dari Bekasi, Tangerang, Depok jam yang sama menuju Jakarta. Bagaimana solusinya antara lain diusulkan untuk dibagi, ada yang masuk jam 08.00 ada yang masuk jam 10.00,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Heru juga meminta masukan kepada asosiasi atau pemilik gedung-gedung pengelola maupun kementerian untuk bisa berdiskusi dan nantinya hasil diskusi akan dibahas ke tim kecil lagi dengan Dewan Transportasi DKI Jakarta.
“Diskusi ini bagian terpenting untuk menyelesaikan kemacetan, mari kita memberikan tanggapan memberikan saran-saran untuk nanti kita olah kembali apakah itu menjadi keputusan Pergub. Kehadiran Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi di sini menandakan bahwa Pemda DKI dengan anggota DPRD bersinergi untuk menyelesaikan masalah ini dan keluhan yang terpenting adalah kita bisa mengatasi secara bertahap,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, pelaksanaan FGD ini karena melihat kemacetan Jakarta menjadi satu masalah utama di Provinsi DKI Jakarta sehingga, diperlukan upaya-upaya yang konkret guna mengatasi permasalahan kemacetan di Provinsi DKI Jakarta.
“Kebijakan Transport Demand Manajemen (TDM) sebagai strategi kebijakan dalam membudayakan penggunaan angkutan umum sudah diterapkan. Konsep TDM terdiri dari layanan angkutan umum yang terintegrasi dan kemudahan bagi para pengguna angkutan umum. Sedangkan strategis push antara lain adalah penerapan low emision juga diberikan disinsentif parkir bagi kendaraan pribadi dan penerapan kebijakan ganjil genap,” katanya.
“Namun, pemberlakuan strategi ini tidak selamanya dapat menekan angka kemacetan di ibu kota sehingga, memerlukan usulan baru dan perlu dievaluasi kebijakan yang sudah diterapkan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas Jakarta,” lanjutnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta bisa mencontoh Jepang dalam kepemilikan kendaraan. Salah satunya pemilik rumah memiliki satu mobil dan satu garasi. Wakil Wali Kota (Wawali) Administrasi Jakarta Pusat Chaidir menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Kemacetan di Provinsi DKI Jakarta.
FGD ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ditandai dengan pemukulan gong, di Ballroom Sumba Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).
Dalam sambutannya, Heru mengatakan, upaya penanganan kemacetan merupakan tuntutan masyarakat yang harus didiskusikan bersama. Dan melalui FGD ini berbagai masukan, saran, ide, dan inovasi diperlukan untuk mengatasi kemacetan.
“Bagaimana jika jam kerja dibagi. Pada saat saya diskusi dengan Pak Kapolda, Pak Dirlantas, kalau jam 06.00 itu seperti air bah dari Bekasi, Tangerang, Depok jam yang sama menuju Jakarta. Bagaimana solusinya antara lain diusulkan untuk dibagi, ada yang masuk jam 08.00 ada yang masuk jam 10.00,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Heru juga meminta masukan kepada asosiasi atau pemilik gedung-gedung pengelola maupun kementerian untuk bisa berdiskusi dan nantinya hasil diskusi akan dibahas ke tim kecil lagi dengan Dewan Transportasi DKI Jakarta.
“Diskusi ini bagian terpenting untuk menyelesaikan kemacetan, mari kita memberikan tanggapan memberikan saran-saran untuk nanti kita olah kembali apakah itu menjadi keputusan Pergub. Kehadiran Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi di sini menandakan bahwa Pemda DKI dengan anggota DPRD bersinergi untuk menyelesaikan masalah ini dan keluhan yang terpenting adalah kita bisa mengatasi secara bertahap,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, pelaksanaan FGD ini karena melihat kemacetan Jakarta menjadi satu masalah utama di Provinsi DKI Jakarta sehingga, diperlukan upaya-upaya yang konkret guna mengatasi permasalahan kemacetan di Provinsi DKI Jakarta.
“Kebijakan Transport Demand Manajemen (TDM) sebagai strategi kebijakan dalam membudayakan penggunaan angkutan umum sudah diterapkan. Konsep TDM terdiri dari layanan angkutan umum yang terintegrasi dan kemudahan bagi para pengguna angkutan umum. Sedangkan strategis push antara lain adalah penerapan low emision juga diberikan disinsentif parkir bagi kendaraan pribadi dan penerapan kebijakan ganjil genap,” katanya.
“Namun, pemberlakuan strategi ini tidak selamanya dapat menekan angka kemacetan di ibu kota sehingga, memerlukan usulan baru dan perlu dievaluasi kebijakan yang sudah diterapkan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas Jakarta,” sambungnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta bisa mencontoh Jepang dalam kepemilikan kendaraan. Salah satunya pemilik rumah memiliki satu mobil dan satu garasi.
(Tjl)
