Melawi, Faktapers.id – Ketua TP3D Kabupaten Melawi M.Hutapiadi mengkeritisi penolakan LPJ APBD Tahun 2022 dikhawatirkan mengganggu proses percepatan pembangunan di Kabupaten Melawi terkait kebijakan dan politik anggaran. “Ada pihak yang dinilai pintar Cuci tangan, Proses sudah dijalan sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang ada, semua sudah disepakati tapi bisa berbuntut penolakan LPJ, sehingga menimbulkan pertanyaan ada apa,’ ujarnya.
Hutapiadi kembali menyampaikan, Bupati H.Dadi Sunarya Usfa Yursa S.Pd, harus menghadapi retorika dan dinamika politik yang dimainkan oleh mitra koalisi. “Semoga kondisi ini membuatnya menjadi pemimpin yang tangguh dan patut kita apresiasi juga terhadap kebijakan yang diambil oleh Bupati terkait hutang,”harapnya.
Lebih lanjut Hutapiadi menyampaikan beberapa hal terkait penolakan ini, memang Patut disayangkan Partai besar seperti PDI sebagai mitra koalisi utama dengan posisi wakil bupati. Kurun waktu 3 tahun pemerintahan melawi akhir akhir ini menunjukan ketidak harmonisan dan kekompakan, seharusnya PDI dan PAN membangun sinergisitas dalam membangun Melawi beiringan dengan slogan ADIL PANTAS, HEBAT. Dan Harmonis dalam keberagaman.
Menurut Hutapiadi mungkin Bupati kecewa dan merasa dikhianati dalam kezholiman politik, akhir akhir ini Langkah Langkah politik yang dilakukan partai mitra koalisi mengisyaratkan mencari panggung untuk suksesi rivalitas politik tahun 2024.
Hutapiadi mengajak Marilah kita berpikir jernih untuk membangun melawi untuk yang lebih baik, dimana kepentingan masyarakat adalah yang harus dikedepankan bukan kepentingan politik semata.pungkasnya.
M Hutapiadi juga melihat kondisi Bupati Melawi sa’at ini,Walaupun baru pulih dari sakit H.Dadi sunarya.UY harus menghadapi retorika dan dinamika politik yang dimainkan oleh mitra koalisi.tetapi saya melihat kegigihan tidak sedikitpun berpikir pantang menyerah dan putus asa untuk mencari solusi terbaik dengan harapan semoga kondisi seperti sekarang ini membuat nya menjadi pemimpin yang Arif dan profesional.
M.Hutapiadi juga mengatakan bahwa patut kita apresiasikan terhadap kebijakan yang diambil oleh Bupati terkait hutang,pemda harus memilih hutang untuk percepatan pembangunan, terutama pembangunan insfrastruktur yang sekarang ini yang sudah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, apa salahnya berhutang, selama hutang tersebut melalui mekanisme yang benar dan tidak melanggar aturan, terlebih hutang tersebut untuk pembangunan insfrastruktur. “Karena kita tau infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian masyarakat sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat secara nyata,” pungkasnya.
(Sukiman)
