Jakarta, Faktapers id -Pemilu dilakukan bukan untuk memilih pemimpin ideal, tapi mencegah orang jahat jadi pemimpin.
Hal itu dikatakan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. “Pemilu itu harus dilaksanakan bukan karena kita ingin mendapatkan pemimpin yang ideal, baik,” tandas Mahfud saat ‘Forum Diskusi Pemilu’ yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Rabu (13/9/2023).
Mahfud mengutip pernyataan dari Franz Magnis-Suseno sebagai pengingat dan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang Pemilu.
“Tapi Pemilu dilaksanakan untuk mencegah orang jahat menjadi pemimpin, untuk mencegah orang jahat menjadi wakil rakyat. Itulah perlunya Pemilu,” tambah Menko Polhukam.
Mahfud menerangkan bahwa demokrasi dan pemilu apabila berjalan sendiri tanpa aturan akan menjadi liar. Oleh sebab itu, dibentuklah penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk memastikan pelaksanaan Pemilu mengikuti asas Luber Jurdil.
Ia mengingatkan dalam proses dan tahapan menuju Pemilu akan ada sejumlah narasi dari partai politik dan elitenya yang mungkin saja mengarah ke polarisasi dan membawa politik identitas.
“Publik pun harus menyadari ketika ada elite politik yang sengaja memanfaatkan terjadinya polarisasi dengan politik identitas untuk mencapai kekuasaan. Maka mereka cenderung hanya akan memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya,” katanya mengingatkan.
Pendaftaran Capres: 19-24 Oktober 2023
Mahfud menjelaskan bahwa politik identitas merupakan suatu cara yang digunakan didasari ikatan primordial serta untuk memojokkan atau mendiskriminasi sejumlah pihak baik itu minoritas maupun bukan.
Politik identitas menurutnya berbeda dengan identitas politik. Ia menganggap identitas politik malah menjadi suatu keharusan untuk dimiliki para peserta Pemilu dalam berkontestasi.
“Boleh ndak politik identitas? Itu definisinya dulu pahami. Politik identitas itu memang tidak boleh kalau sebuah identitas politik digunakan untuk memecah belah bangsa,” ujar Mahfud.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga bicara soal politik identitas. Menurutnya, calon pemimpin yang punya riwayat menggunakan politik identitas untuk memecah belah umat tidak patut untuk dipilih.
Dia tidak merujuk ke salah satu nama. Akan tetapi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membela Anies Baswedan yang dianggap banyak kalangan punya riwayat memecah belah umat di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Muhaimin mengklaim Anies sama seperti dirinya yang mengutamakan UUD 1945 serta Pancasila dalam berpolitik. Diketahui, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar telah dideklarasikan NasDem dan PKB sebagai pasangan bakal calon presiden-wakil presiden.
[]
