Faktapers.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (2/10/2023) sore. Persamuhan kedua tokoh itu digelar di Istana Bogor.
Pertemuan Jokowi-SBY itu langsung memantik spekulasi bakal bergabungnya Demokrat ke pemerintah yang akan ‘mengganjarnya’ dengan kursi menteri di kabinet Jokowi. Spekulasi ini makin kencang seturut berhembusnya isu bakal ada reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Sinyal perombakan kabinet muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo belum lama ini.
Isyarat bakal ada reshuffle dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyebut, reshuffle kabinet merupakan hak prerogarif Presiden Jokowi. Ia berpandangan ke depan kemungkinan akan terjadi reshuffle lantaran ada kementerian yang sedang terjerat masalah hukum.
“Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau penggantian menteri dari kementerian tersebut,” ujar Puan saat menghadiri sebuah acara di Selangor, Malaysia, Senin (2/10/2023).
“Tapi itu merupakan hak prerogatif dari presiden, kapan dan siapa tentu saja itu wewenang dari presiden,” sambung Puan.
Apa Kata Elite Demokrat?
Terkait isu Demokrat masuk pemerintahan dan bakal dapat jatah kursi menteri, justru ditolak oleh politisi senior Partai Demokrat Syarief Hasan. Kata dia, terlalu dini bagi partainya untuk bicara soal kabinet pada saat ini.
“Terlalu dini bicara soal kab (kabinet),” kata Syarief Hasan sebagaimana dilansir Antara, Selasa (3/10/2023).
Hal itu disampaikan Syarief saat dimintai tanggapan dan penjelasannya atas pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.
Saat ditanya apakah memang ada tawaran kursi menteri kabinet kepada Partai Demokrat dalam pertemuan SBY dengan Jokowi, dia hanya menyampaikan bahwa partainya lebih baik berada di luar kabinet.
“PD di luar kab (kabinet) lebih baik,” katanya singkat.
Sementara Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani juga membantah apabila pertemuan Jokowi dengan SBY membahas masalah reshuffle kabinet.
Menurutnya, pertemuan itu hanya dalam rangka silaturahmi.
“Tak ada hubungannya antara silaturahmi kebangsaan ini dengan isu reshuffle yang tengah berkembang,” kata Kamhar kepada Suara.com, Selasa (3/10/2023).
Meski begitu, Kamhar sendiri belum mengetahui secara rinci isi pertemuan SBY dan Jokowi.
“Apa isi pembicaraan persisnya? Kami belum mendapatkan update informasi,” kata Kamhar.
Namun ia berharap, pertemuan itu dapat membuat dinamika politik Tanah Air menjadi lebih sejuk.
“Kami yakini akan memberi dampak positif, membuat dinamika politik menjadi lebih teduh dan sejuk di tahun politik ini,” katanya menambahkan. (*)
