Jakarta, faktapers.id – Tim penilai atau appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andi Iswitardiyanto & Rekan, yang berdomisili di Solo, serta sejumlah pihak terkait dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia oleh ormas Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Provinsi Sumatera Utara, selaku kuasa dari warga pemilik lahan yang dirugikan.
“Kami melaporkan Kantor Jasa Penilai Publik Andi Iswitardiyanto dan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam menentukan harga tanah milik Ferry Masliandi Napitupulu,” kata Syaifuddin Lbs selaku Ketua Ormas FKI-1 Provinsi Sumatera Utara kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (28/12/2023).
Syaifuddin menjelaskan kejanggalan ditemukan dari daftar hasil penilaian KJPP Andi Iswitardiyanto, tanah milik Ferry dihargai per meternya Rp 90.154 dan Rp 85.355, sedang dalam daftar Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah harganya berbeda menjadi Rp 83.667 dan Rp 80.660.
Kemudian tanah atas nama istri Ferry bernama Roslina Wati Nasution, dalam Daftar Hasil Penilaian KJPP tertera harga tanahnya per meter Rp 145.392 (SHM No.620 dan 337), sedangkan dalam Daftar Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah harganya berbeda menjadi Rp 127.850.
Dan, anehnya lagi, lanjut Syaifuddin, dalam Daftar Hasil Penilaian KJPP, atas nama Roslina Wati Nasution tercantum 2 SHM yang diganti rugi (SHM No. 620 dan 337), tetapi yang dieksekusi dan yang dibayarkan seluas 3.386 meter persegi dari SHM No. 337.
Kemudian Syaifuddin menjelaskan kejanggalan lainnya yaitu dua orang tetangganya yang langsung berdampingan dengan tanah Ferry, bernama Lisnawati Panjaitan yang alas hak tanahnya SK Camat, harga tanahnya dalam Daftar Hasil Penilaian KJPP tercantum Rp 2.062.922 per meternya dan Siti Nurhayati yang alas hak tanahnya surat lama, oleh KJPP dihargai Rp 2.000.477 per meternya.
“Tanah milik Fery itu punya SHM dihargai sangat rendah dari dua tanah tetangganya yang hanya memiliki SK camat dan surat lama. Ada apa ini KJPP?” tanya Syaifuddin.
Kejanggalan lain ditambahkan Syaifuddin adalah Ferry Napitupulu mempunyai usaha ternak ikan lele yang terdiri dari 40 kolam dan yang terkena pembebasan sebanyak 14 kolam, serta di atas tanah tersebut ada gudang tempat penyimpanan pakan ikan, namun tidak diganti rugi dengan alasan pihak panitia tidak terlihat drone.
“Jadi untuk apa dilakukan peninjauan langsung ke lokasi kalau masih mengandalkan alat drone?” tanya Syaifuddin.
Syaifuddin dengan tegas mengatakan bahwa penetapan harga yang dilakukan KJPP bekerjasama dengan oknum PPK, BPN, PUPR, oknum Pengadilan Negeri Kisaran, dan oknum panitia pembebasan lahan lainnya melakukan perbuatan curang dengan tidak memberikan harga yang layak dan pantas sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.
Selain melaporkan Kantor Jasa Penilai Publik Andi Iswitardiyanto & Rekan ke KPK RI, Syaifuddin juga ikut melaporkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Junaidi M. Doloksaribu, ST NIP 197706022007011005 Pejabat Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi-Kuala Tanjung; Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, serta sejumlah pihak yang diduga patut dimintai pertanggungjawaban.
“Kami meminta KPK RI untuk menurunkan tim ahli teknis ke lapangan dan segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi uang ganti rugi lahan tol Kuala Tanjung-Indrapura ini,” tegas Syaifuddin.
Ia juga meminta KPK RI untuk segera membuka kasus dugaan kasus tindak pidana korupsi ini dengan memanggil dan memeriksa terduga atau terlapor di atas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. kornel
