Faktapers.id JAKARTA – Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menilai cara mengatasi ketajaman dan juga keidealan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memulihkan wewenang seperti pada waktu UU KPK belum direvisi.
“Cara paling tepat memulihkan ketajaman KPK dengan mengatasi mahkota dan juga kewenangannya seperti penyadapan, SP3, serta lain lain. Dan itu belaka bisa jadi dijalankan dengan memulihkan UU-nya seperti sebelum direvisi,” ujar Herdiansyah di dalam Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Dia menyentil komisioner KPK yang mana ketika ini. Jika benar ingin menguatkan KPK, maka komisioner pun harus diganti.
“Kedua, komisioner-komisioner KPK era Firli Bahuri harus disingkirkan lalu mesti segera dilakukan seleksi pimpinan KPK yang digunakan baru. Ibarat hendak menempati rumah baru, bersihkan dulu semua debu juga kotoran, baru berpikir pada mana meja dan juga kursi ditempatkan,” katanya.
Herdiansyah mengumumkan pemberantasan korupsi juga sangat erat dengan aturan terkait perampasan aset. Sayangnya, RUU Perampasan Aset masih mandek.
“Kalau perihal RUU perampasan aset, tentu sangat urgen. Hanya memang sebenarnya bolanya sangat bergantung komitmen juga keseriusan pemerintah kemudian DPR sebab hampir 20 tahun RUU ini sengaja dibiarkan mengendap,” ujar Herdiansyah.
Menurut dia, ada kegelisahan terhadap RUU Perampasan Aset akan jadi bumerang bagi para elite jikalau disahkan. “Karena based on data, merekan ini yang paling kerap tersangkut perkara korupsi, termasuk hal yang digunakan berkaitan dengan aset baik harta kekayaan yang mana mengalami peningkatan secara bukan wajar maupun harta yang tersebut tidak ada sanggup dipertanggungjawabkan selama usulnya,” ungkapnya.
Terkait RUU Perampasan Aset, beliau menilai para capres dan juga partai pendukung patut membuktikan komitmen merek dan juga tak dipakai untuk komoditas kampanye belaka. “Ini tentang komitmen, keseriusan sekaligus konsistensi,” ucapnya.
