Faktapers.id JAKARTA – Calon duta presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka dicecar cawapres nomor urut 3 juga 1, Mahfud MD dan juga Muhaimin Iskandar ketika mengkaji tema Reforma Agraria di debat keempat Pilpres 2024 di area Ibukota Indonesia Convention Center (JCC), Hari Minggu (21/1/2024) malam.
Awalnya Gibran menjelaskan, pemerintah sudah menjalankan inisiatif Reforma Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL). Dia mengklaim pemerintah telah dilakukan membagikan 10 jt sertifikat, kemudian sebelum ada kegiatan yang dimaksud hanya saja 500.000 sertifikat.
Selain itu, ada acara redistribusi lahan untuk disimpan dalam Bank Tanah untuk petani lalu entrepreneur lokal, sebagai upaya mengatasi mafia tanah oleh sebab itu sudah ada diolah datanya secara digital.
“Reforma Agraria akan kita lanjutkan serta kuatkan. Dan, saya dan juga Pak Ganjar (capres nomor urut 3) juga sempat mendapat predikat (penghargaan) Perkotaan Lengkap garis batas tanah, lantaran telah ter-capture semua, sehingga menurunkan konflik tanah dan juga mafia tanah. Semua kuncinya di area digitalisasi agar bisa saja mengatasi konflik agraria ke depan,” kata Gibran di debat cawapres tersebut.
Menanggapi pernyataan itu, Mahfud meninjau adanya ketimpangan penguasaan tanah, dari data yang disampaikan, 39 jt hektare dari kegiatan bisnis sawit dikuasai segelintir orang. “Sementara petani kita sebanyak 17 jt orang kalau di-rata-rata semata-mata menguasai 0,5 hektare, makanya dilaksanakan Reforma Agraria,” kata Mahfud.
Menurut dia, Reforma Agraria yang dijalankan pemerintah terdiri melawan 3 bagian, yaitu legalisasi, redistribusi, juga pengembalian klaim hak berhadapan dengan tanah.
“Nah ini sampai sekarang belum ada sertifikasi untuk redistribusi. Yang ada itu orang yang tersebut telah punya lalu dikasih legalisasi sertifikat,” ujar Mahfud.
Sementara itu, menurut Muhaimin, pemerintah sudah ada punya prioritas lahan untuk Reforma Agraria, maka prinsip dasarnya adalah melaksanakan peraturan tersebut.
“Mas Gibran harus paham bahwa redistribusi lahan beda dengan sertifikasi lahan. Jadi, yang belum dilaksanakan itu redistribusi lahan,” tutur Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar.
