Faktapers.id JAKARTA – Guru Besar Universitas Brawijaya (UB) Malang Prof Rachmad Safa’at menegaskan, seruan kritik untuk pemerintah di area bawah Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) tidak ada pada tendensi juga kepentingan apa pun. Menurutnya, ada lima alasan yang digunakan menyebabkan komite profesor, akademisi, serta pelajar UB pada Selasa lalu (6/2/2024) menyentil pemerintah.
Pertama, pengembangan sistem sektor ekonomi lalu kebijakan pemerintah oligarki yang digunakan kian kuat di area era pemerintahan Presiden Jokowi pada lima tahun terakhir. Sistem kebijakan pemerintah dunia usaha oligarki ini kian nampak ketika penguasa merancang elite, yang mana menguasai sumber daya alam.
“Sistem ini nampaknya pemerintah memulai pembangunan elite, elite itu orang tertentu, di tempat pelaku bisnis serta pemerintah, untuk menguasai pengambilan tindakan di tempat dewan, serta menguasai sumber daya alam. Sehingga yang tersebut lain nggak kebagian, elite oligarki ini bukan lebih lanjut dari 100 orang, merekan menguasai 60% kekayaan Indonesia, bahkan lebih lanjut sekitar 70-an. Selebihnya harus dibagi yang mana 30% itu dibagi ke rakyat Indonesia,” kata Prof Rachmad Safa’at dikonfirmasi, Kamis (8/2/2024).
Kedua, korupsi semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo kian subur. Bahkan indeks korupsi Indonesia pada mata dunia kian meningkat, serta beberapa negara pada dunia, kata Rachmad, menyatakan Indonesia sebagai salah satu negara yang dimaksud terkorup. Padahal apabila kekayaan alam itu dikelola lalu dimanfaatkan untuk rakyat, keperluan rakyat bisa saja tercukupi.
“Kemudian yang tersebut ketiga ada persoalan, di dalam mana Jokowi mendirikan sistem otoritarian, ia otoriter betul. Dia menggerakkan Mahkamah Konstitusi (MK), DPR, juga tentara, juga polisi, untuk berada pada cengkraman urusan politik dia, sehingga anda lihat semata bagaimana calon presiden yang digunakan lain tanpa peringatan dilarang oleh Polisi. Ini adalah yang digunakan disebut dengan oligarki personal otoritarian,” kata Guru Besar Fakultas Hukum ini.
Berikutnya, Presiden Jokowi disebutnya telah mempunyai etika kebijakan pemerintah yang tak baik. Hal ini ditunjukkan dengan pencalonan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon delegasi presiden, juga mengupayakan MK untuk menyetujui, mencari dalil apa pun, terpenting bisa saja jadi.
“Padahal itu kan bertentangan dengan konstitusi, yang digunakan kelima yang tersebut dijalankan Jokowi ia boleh berpihak menyatakan dirinya sendiri boleh berpihak, nggak boleh ia sebagai penyelenggara, masak mengambil bagian menendang bolanya,” katanya.
Sayang kritikan dan juga masukan yang diberikan oleh perguruan tinggi ditanggapi Jokowi dan juga Istana dengan narasi negatif. Bahkan menyampaikan kampus-kampus seperti Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), serta Universitas Padjadjaran (Unpad), ditunggangi kepentingan urusan politik dan juga golongan tertentu.
“Saya tahu persis orang-orang di area bawah UGM, UI, saya tahu juga kenal saya dengan Prof Harkristuti Harkrisnowo, dengan Prof Koentjoro, saya kenal, ia memang sebenarnya sungguh-sungguh menyuarakan ini untuk perbaikan negeri, nggak ada tendensi tertentu,” tandasnya.
(*)
