Faktapers.id JAKARTA – Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyayangkan bila kabar skandal proses tak wajar di pembelian jet tempur Mirage 2000-5 bekas Qatar benar terjadi. Todung menegaskan, bila info itu benar maka tak bisa jadi dibiarkan dan juga harus disikapi secara serius.
“Menurut berbagai sumber yang digunakan dikutipkan MSN.com, ada janji kickback 7% persen dari total pembelian pesawat bekas ini, yaitu beberapa 55,4 jt Dolas AS. Hal ini belum dikonfirmasi tapi jumlahnya cukup besar. Analisisnya adalah, mungkin saja Qatar ingin mendapat perlakuan lebih banyak baik apabila Prabowo jadi presiden,” kata Todung ketika jumpa pers di tempat Medcen TPN Ganjar-Mahfud, Minggu, 11 Februari 2024.
Kejanggalan semakin terasa setelahnya ada investigasi dari The Group of States against Corruption (GRECO) yakni Dewan Antikorupsi Uni Eropa yang di telegramnya sampai memohonkan bantuan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Amerika Serikat untuk menyelidiki hal ini. “Saya sempat meninjau telegram itu dan juga berpendapat persoalan ini sangat serius terkait transparansi dan juga akuntabilitas di pemberantasan korupsi,” ucap Todung.
Jika dugaan yang dimaksud dituduhkan itu betul terjadi, kata Todung, itu jelas merupakan skandal besar kemudian menciptakan gundah dikarenakan tak dapat memberantas proses mencurigakan yang tak kecil jumlanya.
Todung merasa janggal dengan pembelian oesawat itu. Padahal, pada 2009 pesawat tempur ini sempat akan dihibahkan secara gratis lalu ditolak Menteri Perlindungan (Menhan) Juwono Sudarsono waktu itu lantaran membutuhkan biaya perawatan yang mana mahal. Sementara, Menhan ketika ini justru membeli peaawat itu dengan nilai tukar yang mana mahal.
“Bahkan, Harga satuannya menjadi USD65 jt per unit, padahal nilai tukar pasarannya cuma USD25-35 jt per unit. Selisih antara USD65 dan juga 35 jt ini bukanlah selisih yang digunakan tak kecil. Walau sifatnya dugaan, tapi ini bilangan yang dimaksud tiada kecil lalu perlu diperhitungkan,” paparnya.
Todung mengaku heran, proses sebesar ini mesti melibatkan perusahaan broker dari Republik Ceko, bukanlah secara langsung government to government dengan Angkatan Atmosfer Qatar. Atas dasar itu, Todung memperkuat langkah GREXO untuk membongkar skandal itu.
“Dan menyerukan KPK melakukan penyelidikan terkait hal ini. Selain itu, pada konteks tata kelola pemerintahan yang digunakan baik, BPK juga harus melakukan audit operasi ini,” kata Todung.
(*)
