Faktapers.id JAKARTA – TPN Ganjar-Mahfud turut merespons penilaian TKN Prabowo-Gibran masalah film dokumenter berjudul Dirty Vote sebagai film bernada fitnah juga mengandung unsur kebencian.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai film Dirty Vote mengingatkan seluruh pihak akan adanya potensi pelanggaran pilpres masif terjadi pada Tanah Air. Apalagi ketika mengamati laporan dugaan kecurangan pemilihan umum di tempat Bawaslu.
“Jadi kalau dikatakan itu hanya sekali mendiskreditkan juga mendegradasi pelopor pemilu, menurut saya tak tepat sebanding sekali,” ujar Todung di tempat Medcen TPN Ganjar-Mahfud, Ibukota Indonesia Pusat, Akhir Pekan (11/2/2024).
Atas dasar itu, beliau berbeda pendapat dengan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman. Baginya, pernyataan Habiburokhman tak mencerminkan dengan apa yang dimaksud dirasakan publik.
Salah satunya terkait politisasi bansos hingga intimidasi. Atas dasar itu, beliau merasa film Dirty Vote miliki nilai literasi tinggi terhadap lembaga pendidikan kebijakan pemerintah Tanah Air.
“Jadi jangan baper lah, itu sekadar yang mana mau saya bilang. Dan jangan sedikit-dikit melapor ke kepolisian. Hal ini kan tak sehat buat kita sebagai bangsa. Tidak mendidik buat kita sebagai bangsa. Jadi mari kita dewasa oleh sebab itu kita telah cukup lama berdemokrasi serta jangan kita menyebabkan set back di demokrasi,” ungkap Todung.
Sebelumnya, Habiburokhman menilai film dokumenter Dirty Vote sebagai film bernada fitnah juga mengandung unsur kebencian.
Pihaknya sangat mengapresiasi kebebasan berpendapat, tapi hal yang dimaksud harus memiliki dasar yang mana kuat.
“Di negara demokrasi semua orang memang benar bebas menyampaikan pendapat. Namun, perlu kami ungkapkan sebagian besar yang mana disampaikan pada film yang disebutkan adalah sesuatu bernada fitnah, narasi kebencian yang dimaksud sangat asumtif juga sangat tidaklah ilmiah,” ujar Habiburokhman di dalam Dunia Pers Center TKN Prabowo-Gibran, DKI Jakarta Selatan, Akhir Pekan (11/2/2024).
(*)
