TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut partainya minimal mendapat 5 jatah menteri dari Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika terpilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024. Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional merespons pernyataan Airlangga.Menurut Ketua harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, permintaan Airlangga itu mungkin saja diwujudkan. Sementara, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan pembahasan mengenai komposisi menteri masih terlalu dini untuk dibicarakan saat ini.Berikut pernyataan Gerindra dan PAN soal jatah 5 menteri dari Golkar seperti dihimpun dari Tempo.Gerindra: Mungkin bisa lebihSufmi Dasco Ahmad mengatakan, permintaan Airlangga soal porsi menteri partai beringin di kabinet Prabowo-Gibran mendatang mungkin saja diwujudkan. Menurut dia, nantinya komposisi kabinet akan disesuaikan dengan kinerja dan dukungan selama Pilpres.”Kalau ada minta jatah menteri berapa pun, itu kita lihat dari kinerja dan dukungan pada waktu Pilpres,” kata Dasco dalam keterangannya kepada Tempo pada Ahad, 17 Maret 2024.Bahkan, kata Dasco, tak hanya 5 kursi menteri, jika kinerja partai Golkar memang maksimal untuk memenangkan Prabowo-Gibran, Golkar bisa mendapat lebih dari yang diminta.“Nah, sehingga jangankan 5, kalau kita nilai kerjanya maksimal mungkin bisa lebih, atau juga sebaliknya,” ucap Dasco. Meski demikian, Dasco memastikan, persoalan komposisi kabinet ini merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih. Dia menyebut, Prabowo-Gibran jika resmi diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024, akan berkomunikasi dengan partai-partai pendukung.“Tentunya untuk masalah kabinet, kami akan bicarakan dengan partai-partai koalisi walaupun itu hak prerogatif presiden. Jadi apa pun itu nanti akan kita putuskan bersama, dan Pak Prabowo jika nanti sudah nanti ditetapkan sebagai presiden terpilih tentunya pertimbangan sendiri,” ucap Dasco.Selanjutnya: Reaksi PAN soal pernyataan Airlangga
Reaksi Gerindra dan PAN soal Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
