Jakarta, faktapers.id – Seringnya Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Pidatonya disoroti pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi.
Bahkan, menurut Haidar Alwi, dalam sebulan Megawati sudah 4 kali menyebut Kapolri dalam Pidatonya.
“Dalam kurun waktu satu bulan, setidaknya Megawati telah ‘menyenggol’ Kapolri sebanyak empat kali. Ngebet ingin bertemu Kapolri ketika orang-orang PDIP terseret kasus hukum tapi tidak ditanggapi Kapolri. Artinya bahwa Kapolri menutup akses yang rawan menjadi pintu masuk intervensi penegakan hukum,” ungkap Haidar Alwi, Minggu, 1 September 2024.
Artinya bahwa Kapolri menutup akses yang rawan menjadi pintu masuk intervensi penegakan hukum,” tandas Haidar Alwi,
“Selama jeda waktu yang ada, mungkin saja segala upaya sudah dicoba tapi buntu. Hingga akhirnya Megawati yang turun tangan. Tapi Kapolri tetap bergeming. Ini menjadi bukti nyata bahwa Presiden Jokowi tidak salah pilih ketika mengangkat Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri,” ungkap Haidar Alwi.
Haidar Alwi lantas membeberkan empat kesempatan dimana Megawati berkali-kali ‘menyenggol’ Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pertama, ketika berpidato di Mukernas Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa 30 Juli 2024.
Dalam pidatonya, Megawati menyebut penguasa tengah mengincar orang-orang dekatnya untuk dikriminalisasi. Termasuk Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang terseret kasus Harun Masiku. Jika Hasto ditangkap, Megawati akan menemui Kapolri.
Kedua, ketika berpidato di penyerahan duplikat bendera pusaka kepada para gubernur di Balai Samudera, Jakarta Utara, Senin 5 Agustus 2024. Dalam pidatonya, Megawati menyinggung intimidasi terhadap rakyat saat Pilpres dan Pilkada. Lagi-lagi, Megawati mengatakan akan menemui Kapolri.
Ketiga, lanjut Haidal Alwi, ketika berpidato di pengumuman calon kepala daerah gelombang pertama di DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.
Dalam pidatonya, Megawati mengungkapkan kembali keinginannya untuk menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo namun tidak mendapatkan tanggapan.
Keempat, ketika berpidato di pengumuman calon kepala daerah gelombang dua di DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 26 Agustus 2024. Dalam pidatonya, Megawati sekali lagi mengeluhkan Kapolri belum juga mau menerima permintaannya untuk bertemu.
Kali ini, Megawati menambahkan bahwa pengangkatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri merusak tatanan karena melewati beberapa angkatan di atasnya. Akan tetapi menurut Haidar Alwi, pengangkatan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri melewati beberapa angkatan di atasnya dinilai tidak bertentangan dengan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
“Tidak ada yang dilanggar. Baik konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi, itu sah-sah saja,” tegas Haidar Alwi.
Haidar Alwi mengingatkan, pengangkatan Kapolri berkaitan dengan hak prerogatif Presiden. Sebagai pembantunya, Presiden tentu menginginkan sosok Kapolri yang tidak hanya memiliki kompetensi yang baik dan pengalaman yang cukup, tapi juga memiliki loyalitas yang tinggi.
(berbagi sumber)
