Jakarta, faktapers.id – Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menanggapi rencana Pemprov DKI Jakarta untuk mensyaratkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) bagi warga yang ingin membeli gas 3 Kg.
“Ya, kita tunggu saja, tadi sudah kita pastikan pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta, karena masih berproses, nanti kita tunggu aja,” ujarnya saat meninjau pangkalan gas 3 Kg di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (12/2/2025).
Menurutnya, penerapan itu dinilai sangat baik agar proses penyaluran gas elpiji benar-benar tepat sasaran sekaligus meminimalisir para penimbun gas.
“Saya rasa pakai QRIS cukup bagus, karena memang lebih tertib dan terintegrasi. Sehingga bisa meminimalisir para penimbun gas,” ujarnya.
Persyaratan memakai QRIS, lanjut Hardiyanto Kenneth, mengantisipasi warga luar Jakarta membeli gas elpiji di Ibu Kota.
“Kalau yang membeli KTP dari luar Jakarta, nantinya bisa membuat kuota gas di Jakarta jadi berantakan. Itu yang menjadi masalah,” tuturnya.
Terkait persyaratan QRIS untuk pembeli gas 3 Kg, Kepala Sudis PPKUKM Jakarta Barat, Iqbal Idham Ramid memaparkan, pihaknya masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta terkait rencana tersebut.
“Dari tingkat kota, masih menunggu kebijakan di propinsi. Karena masih dalam pembahasan penerapan QRIS, termasuk SOP nya. Nanti kita sampaikan lagi bila sudah menjadi suatu produk kebijakan,” tuturnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Sudisnakertransgi) Jakarta Barat, Jackson D. Sitorus. Ia mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Dinas PPKUKM terkait persyaratan QRIS untuk pembelian gas 3 Kg.
“Setidaknya, tujuan rencana itu agar penjualan gas 3 Kg tepat sasaran. Karena setiap wilayah sudah memiliki kuota distribusi gas 3 Kg dari Pertamina. Nanti kita tunggu, mekanisme dan aturannya seperti apa, nanti kita tunggu. Yang jelas, menjelang bulan Ramadan, pemerintah memastikan ketersediaan gas 3 Kg,” tambahnya. ibenk
