Klaten, faktapers.id – Jelang masa jabatan berakhir Bupati Klaten, Sri Mulyani kembali melakukan rotasi jabatan terhadap sejumlah ASN eselon II hingga IV, di Pendopo Pemkab Klaten, Senin (17/2/2025).
Sontak kabar rotasi ini pun langsung mendapatkan reaksi maupun sorotan dari masyarakat, mengingat masa jabatan Bupati Klaten ini akan berakhir pada 20 Februari 2025 mendatang.
Ketua Lembaga Kajian Pengawasan Kinerja Aparatur Pemerintah, Joko Mursito menilai rolling jabatan yang dilakukan Bupati Klaten jelang akhir masa tugasnya kurang elok secara politis.
“Secara politis kebijakan rolling jabatan jelang berakhir tugas kurang elok, mengingat Bupati Klaten terpilih akan segera dilantik dalam waktu dekat ini,” ujar dia, pada Senin (17/2/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, secara regulasi tidak ada yang akan melarang seorang kepala daerah merolling bawahannya agar bisa bekerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai ASN.
Namun, kata Joko, apabila rolling jabatan ini dilakukan menjelang masa berakhir kurang 3 hari dari pelantikan Bupati Klaten terpilih akan menimbulkan pertanyaan mengenai urgensinya.
“Bupati Klaten terpilih akan dilantik 20 Februari 2025 ini secara serentak, jadi apa urgensinya, sebab nantinya Bupati yang baru pasti akan menyesuaikan kembali staf-stafnya,” tegas dia.
Joko Mursito menyebut bahwa adanya rolling jabatan yang dilakukan saat ini terkesan dipaksakan dan menimbulkan kesan adanya kepentingan tertentu dibalik keputusan tersebut.
“Apakah pejabat yang baru dilantik ini akan tetap bertahan setelah Bupati Klaten terpilih menjabat. Jika terjadi perubahan kembali berdampak pejabat yang dilantik berumur pendek,” ucapnya.
Oleh karena itu, Lembaga Kajian ini pun mengkhawatirkan apabila pejabat yang diganti belum sempat bekerja maksimal, kemudian sudah diganti lagi, birokrasi bisa tidak stabil.
Hal ini juga mengingat ASN yang sudah beradaptasi dengan pimpinan lama harus kembali menyesuaikan diri dengan pimpinan yang baru, hal ini bisa menghambat efektivitas kerja.
“Nah, dari peristiwa itu pun wajar jika masyarakat mencurigai adanya dugaan titipan dalam rolling mutasi jabatan ini. Apalagi ada indikasi memperkuat genk di birokrasi,” tutupnya.
(Madi)
